Baru Lima Persen Suara Masuk Pusat Tabulasi KPU

- Pemilu 2009
Baru Lima Persen Suara Masuk Pusat Tabulasi KPU

Jakarta: Hampir sepekan penyelenggaraan pemilu legislatif, data suara yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Pemilu baru mencapai sekitar delapan juta lebih atau kurang lima persen dari total potensi suara nasional yang mencapai 171 juta.

Hingga Rabu (15/4) pukul 17.00 WIB, Partai Demokrat sementara memimpin dengan 20,33 persen. Partai Golkar di peringkat kedua dengan 14,42 persen, disusul PDI Perjuangan 14,22 persen. Di peringkat kempat Partai Keadilan Sejahtera dengan 8,37 persen suara, Partai Amanat Nasional 6,26 persen, Partai Persatuan Pembangunan 5,39 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa 5,07 persen.

Dua partai baru, Gerindra dan Hanura masing-masing meraih 4,45 persen dan 3,58 persen. Sedangkan Partai Bulan Bintang berada di peringkat ke-10 dengan raihan suara 1,89 persen.

Lambatnya suara masuk diduga karena operator penginput data di daerah belum terbiasa mengoperasikan sistem teknologi yang dipakai Komisi Pemilihan Umum. Kini KPU harus berkejaran dengan waktu, sebab menurut jadwal, hasil final perolehan suara harus diumumkan tiga pekan mendatang.

Caleg Stres Datangi Paranormal

Proses terapi seorang caleg yang mengalami stres.

 - Pemilu 2009
Caleg Stres Datangi Paranormal

Cirebon: Seorang calon legislator di Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini, mendatangi paranormal. Hal tersebut dilakukannya guna menghilangkan beban depresi yang dideritanya pascapemilihan umum legislatif. Caleg yang enggan memberitahu identitasnya ini mengaku frustrasi pascapemilu legislatif 9 April silam. Ia mengaku telah gagal mendulang suara, padahal biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara Markas Besar Forum Spiritual Peduli Cirebon di Desa Sinarancang Mundu, semakin ramai dikunjungi. Selain berkonsultasi, para caleg yang gagal dalam pemilu juga menjalani terapi di sana. Pemimpin padepokan, Ujang Bustomi menyatakan sudah menerima 15 caleg yang mengalami depresi. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Balai kesehatan Jiwa Kalawa Atei, mulai didatangi caleg dan pendukungnya yang stres. Hingga kemarin, sudah dua caleg yang datang berkonsultasi dan satu pendukung caleg terpaksa dirawat inap.

Menjadi calon wakil rakyat hendaknya sedari awal sudah kuat mental dan pikiran. Apalagi para caleg juga sudah menyatakan siap menang dan siap kalah yang artinya siap menanggung semua konsekuensi yang terjadi.

//LPTN6

Diduga Stres, Caleg PKB Hamil Bunuh Diri

Sri Hayati, korban bunuh diri.

-Kasus Bunuh Diri
Diduga Stres, Caleg Hamil Bunuh Diri

Ciamis: Sri Hayati, calon legislator untuk DPRD Kota Banjar ditemukan tewas gantung diri di gubuk di Desa Bojongkondang, Ciamis, Jawa Barat, Selasa (14/4) pagi. Untuk memastikan penyebab kematiannya, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Banjar guna diotopsi.

Sri Hayati adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penghitungan sementara menunjukkan perolehan suaranya dalam pemilihan umum legislatif lalu gagal menjadikannya anggota DPRD. Menurut suaminya, seusai pemilu Sri yang sedang hamil empat bulan itu jadi pendiam dan sering minta maaf meski tak ada persoalan di antara mereka.

Sementara itu, Lazuardi, seorang caleg DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meninggal Senin malam lalu. Ia meninggal beberapa jam setelah mengikuti penghitungan suara pemilu. Diduga caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini meninggal karena terlalu lelah dan stres mengikuti rangkaian proses pemilu. Ditambah perolehan suara tak cukup untuk menjadikannya legislator.

Sehari sebelumnya, Sri Sumini, caleg dari Partai Demokrat di Solo, Jawa Tengah, meninggal akibat serangan jantung dan lever. Menurut keluarga, sejak masa kampanye hingga usai pencontrengan sang caleg lebih pendiam dan terkesan menyimpan beban pikiran. Belum jelas apakah kematian Sri Sumini terkait perolehan suaranya dalam pemilu lalu.

//Tim LIputan 6 SCTV)

Koalisi: Demi Rakyat atau Hasrat Berkuasa

- Barometer
Koalisi: Demi Rakyat atau Hasrat Berkuasa

Jakarta: Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4) lalu, menjadi sorotan. Pertemuan itu semakin menguatkan indikasi akan kembalinya koalisi kedua partai dengan mengusung duet SBY-JK pada pilpres mendatang [baca: Jusuf Kalla Temui SBY di Cikeas].

Komunikasi politik tidak hanya dilakukan Demokrat-Golkar. Pada hari yang sama, Prabowo Subianto dan Wiranto yang selama ini digambarkan berseberangan, berjabat tangan erat. Kedua politisi yang memimpin Partai Gerindra dan Partai Hanura itu sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Arah pertemuan ini juga bisa ditebak, tak lain mengarah pada koalisi menjelang pilpres mendatang [baca: Wiranto-Prabowo Siap Kerja Sama].

Sejauh ini diperkirakan akan terbentuk dua kubu koalisi yang akan maju dalam Pilpres Juli mendatang. Yaitu koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Di kubu lain ada koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Ketua DPP PKS Sohibul Iman mengatakan, memang benar ada keinginan dari partainya untuk merapat ke Partai Demokrat. "Secara normatif, pertimbangan kami adalah berkoalisi dengan partai yang reformis dan sangat concern dengan pemberantasan korupsi," ujar Iman.

Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edi, yang tegas menyatakan bahwa berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah pilihan terakhir. "Kita melihat Pak SBY masih cocok," ujarnya.

Kendati demikian, komunikasi politik untuk membahas koalisi sepertinya belum tuntas. Bisa saja di saat-saat akhir ada perubahan sikap dari partai politik. Karena, dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pertanyaannya, apakah gencarnya manuver menuju koalisi ini semata-mata untuk kepentingan rakyat atau tak lebih dari keinginan untuk berkuasa?

Wiranto-Prabowo Siap Kerja Sama

Prabowo Subianto bersama Wiranto di Markas Hanura.

 - Pemilu 2009
Wiranto-Prabowo Siap Kerja Sama

  Jakarta: Kisruh dalam pelaksanaan pemilu legislatif ternyata menjadi perekat kerja sama dadakan sejumlah partai dan tokoh politik. Bakal calon presiden Gerindra, Prabowo Subianto menjumpai Wiranto di Markas Hanura, Jalan Diponegoro No, 1 Jakarta, Senin (13/4) siang. Keduanya membicarakan masalah-masalah yang timbul dalam pemungutan suara.

Pertemuan antartokoh politik dengan warna senada berkaitan dengan masalah pemungutan suara tampak marak. Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi serta penggagas Blok Perubahan, Rizal Samli mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Berkaitan dengan kisruh pemungutan suara legislatif, Megawati juga telah menerima Prabowo dan Wiranto. Semua sepakat apabila telah mendapat bukti konkret, mereka siap melakukan gugatan hukum. Pengamat politik J. Kristiadi menilai kerja sama jangka pendek seperti ini tidak akan sampai bertahan lama.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)

Jusuf Kalla Temui SBY di Cikeas

Iring-iringan kendaraan Wapres Kalla saat memasuki Cikeas.

- Pemilu 2009
Jusuf Kalla Temui SBY di Cikeas

Bogor: Ketua Umum Partai Golongan Karya yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambangi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman pribadi Presiden RI itu di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4) malam. Kedatangannya di Puri Cikeas Indah, Bogor sekitar pukul 22.00 WIB tanpa pengawalan ketat vooraider seperti biasanya.

Kalla berada di Puri Cikeas sekitar 45 menit. Belum diketahui secara pasti isi pertemuan tersebut. Namun hasil pembicaraan itu kemungkinan kerja sama antara Demokrat dan Golkar. Pertemuan ini juga yang pertama bagi keduanya dalam porsi pimpinan partai mereka masing-masing. Pada Senin siang, Presiden Yudhoyono dan Kalla sudah bertemu di Kantor Kepresidenan untuk rapat kabinet terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)

Dari Secarik Status di Facebook

Yus Ariyanto

Dari Secarik Status di Facebook

 1. Saya tertegun membaca status seorang kawan di akun Facebook-nya: “betapa menjengkelkan sampah visual di tiang listrik, tembok, dan pepohonan.”
Ada kegusaran di sana. Anda juga pasti bisa menerka: ini terkait pemasangan poster para calon legislator. Jika kita cerna, status tersebut menaruh iba pada lingkungan yang berubah tak karuan saat para calon legislator berlomba membujuk dan merayu. Belum terlihat tonjokan ke ulu hati politik itu sendiri—ajang para politisi berkiprah.


Masalahnya, kesan yang kuat mengemuka, politik diperebutkan oleh orang-orang semacam itu: tak punya kesantunan pada lingkungan, serampangan menaruh iklan. Sinisme kian kental lantaran para Wakil Rakyat tak kunjung memperlihatkan kinerja mengagumkan. Lihat, betapa banyak anggota absen justru ketika rapat digelar membicarakan masalah hajat hidup orang banyak. Atau, saat hadir di rapat, berseteru dengan petinggi BUMN untuk urusan sepele.

Alih-alih mengundang decak kagum, sederet anggota DPR justru mesti menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinisme memang mekar. Meski, saya beranggapan, terlalu dini untuk memvonis bahwa parlemen telah “mati.”

Cuma, menjadi berbahaya ketika sinisme bergerak menjadi apatisme kolektif. Demokrasi membutuhkan parlemen. Parlemen membutuhkan partai. Partai membutuhkan politisi. Ketika moral para politisi bangkrut dan hukum bak keset yang diinjak-injak, demokrasi tinggal sejengkal menuju liang lahat. Kita layak cemas, kecuali menganggap demokrasi adalah “benda najis” ciptaan kaum sekular di Barat.

2. Atas status tersebut, ada yang menimpali: “Ya,…sampah visual itu kelak memproduksi sampah politik. Kita hidup di negeri sampah…”

Semoga cetusan ini cuma berakhir di halaman Facebook. Mengerikan jika “sampah” benar-benar menguasai jagat politik kita. Bau busuk akan menyebar, menggerogoti sendi-sendi dasar kehidupan. Lalu, hilanglah harapan. Dan, kita menerima (kembali) sang tiran dengan tangan terbuka.

Indonesia's parties start talks on coalition

Indonesia's parties start talks on coalition 

JAKARTA, April 14 (Xinhua) -- Indonesia's some political parties' leaders have started talks on coalition to strengthen their ties ahead of the Indonesian presidential polls to be held on July 8, as there was no a single majority at the April's 9 legislative polls, local televisions reported on Tuesday.
    On Monday evening, the chairman of the Golkar Party, which posts second position at the temporary quick-count surveys, Jusuf Kalla met with Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyno at his residential at Bogor of West Java.
    Kalla is Indonesian vice president and Susilo's party of Democrat Party tops the surveys.
    Indonesia's election law requires more than 20 percent seats atparliament or at least 25 percent votes got to be able to field a candidate at the presidential poll.
    All the top-three parties at the survey only got more than 20 percent and less than 30 percent votes.
    Earlier on Monday, the chairman of the Indonesian Democratic Party who is the former president of Indonesia, Megawati Soekarnoputri met with some leaders of new parties which still post top ten out of 38 national political parties.
    President Susilo's party, the Democrat Party is believed to win in the votes.
    The possible coalition with Golkar Party may continue the pair of Susilo and Kalla in the next five years term.
    Earlier, president Susilo mentioned that Kalla is among the candidate of the vice president that he might chose.
    Susilo said that his party was open for coalition to set up a strong position at the parliament.
    Susilo also required a political contract to those parties it asked for coalition to prevent the parties to betray from their commitment at the coalition, as it had occurred during his five years term recently.
    Some economic experts here said that the continuation of President Susilo leadership at least could avoid the drastically change the government policy which is concerned to be poorly affected on investment climate. 
BY CHINAVIEW

Indonesia: Defeat Leaves Many Candidates Distressed

Indonesia: Defeat Leaves Many Candidates Distressed

By Mohd Nasir Yusoff

JAKARTA, April 15 (Bernama) -- The just concluded Indonesian election has left many defeated candidates in anguish, with many of them unable to accept their losses.

The Indonesian media reported tales of defeated candidates experiencing mental breakdown soon after the election on April 9.

One of the reports was about a woman candidate who was found dead in West Java yesterday.

The media speculated that the 23-year-old housewife could have taken her own life as she could not bear the embarrassment of losing in the election.

Another candidate, who contested in West Kalimantan, died on Monday night several hours after following the vote-counting process while another candidate died in Central Java due to a heart attack a day earlier.

Apart from having to content with their defeat, many candidates were also facing other predicaments as some of them had gone for broke in financing their campaign.

According to the Tempointeraktif website, nine candidates were sent for psychiatric treatment at the Wisma Rehabilitasi in Karanganyar, Central Java.

The centre's chief Supono Mustajab said the candidates were in extreme shock over the defeat and could not accept the fact that they had lost in the election despite having spent a huge amount of money to run their campaign.

The Kompas website reported that a mental hospital in Palangkaraya was treating two candidates who lost in the election and three others who were party supporters.

"The losses have not only come down heavily on the candidates but also their supporters and relatives," the hospital's chief, Wineini Marhaeni Rubay, was quoted as saying.

There were also reports of defeated candidates attempting to recover items such as television sets, musical instruments, mattresses and other items which they had donated during the campaign.

Another candidate was reported to have close a school and cut off the water supply from a well and prohibited the public from using the road that was passing through his land.

-- BERNAMA

DPR Minta KPU Segera Bereskan DPT Pilpres

DPR Minta KPU Segera Bereskan DPT Pilpres

Jakarta - Komisi II DPR menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya sesegera mungkin membenahi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diminta lebih serius membereskan DPT untuk Pemilihan Presiden (pilpres) Juli nanti.

"Masalah DPT untuk pilpres harus segera dibenahi," tutur Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan.

Hal ini disampaikannya seusai kunjungan evaluasi DPR ke Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 di Hotel Borobudur, Pejambon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).

Dalam rapat tertutup yang berjalan hampir tiga jam ini, DPR mengaku memberi banyak masukan untuk KPU terkait DPT pilpres.

"Masyarakat yang tidak tertampung agar dijadikan DPT dan diumumkan pada tanggal 10 Mei 2009," tutur Mangindaan.

Mangindaan kemudian menjelaskan poin-poin penting yang harus segera diselesaikan KPU sebelum pilpres berlangsung.

"DPT yang dobel harus dibenahi, semua harus beres," tuturnya.

Pria berkacamata ini juga sedikit menyinggung kurang cepatnya penghitungan suara, dia menghimbau agar rekapitulasi suara pemilu 2009 dipercepat.

"Sampai saat ini baru 17 provinsi yang melapor dan merespon," kritiknya. ( van / nwk )//dtkcom

Camat IB II Palembang Bantah Perintahkan Buka Segel Formulir C1

Camat IB II Palembang Bantah Perintahkan Buka Segel Formulir C1


Palembang - PNS yang menjadi tersangka dugaan pembukaan segel formulir C1 Pemilu di Kecamatan Ilir Barat II Palembang, H, mengatakan membuka segel formulir C1 atas perintah Camat Ilir Barat II M Syafe'i. Namun, Syafe'i membantahnya.

Syafe’i membantah memerintahkan staffnya membuka segel rekapitulasi suara di kantornya.

Hal ini terungkap dalam pertemuan di kantor Panwaslu Palembang, Rajawali, Palembang, Rabu (15/04/2009), Syafe’i mengaku tidak mengetahui, dan tidak memerintahkan aparatnya untuk membuka segel surat rekapitulasi tersebut.

Pertemuan dipimpin Ketua Panwaslu Kota Palembang Donny Suryadi didampingi dua anggotanya Ridwan Sakni dan Fisa Maryadi. Mereka meminta keterangan yang bersangkutan, dalam kasus pengrusakan segel amplop rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Helmi Somad di kecamatan tersebut.

Camat IB II Palembang, M. Syafe’i menyatakan, dirinya tidak mengetahui peristiwa pengerusakan segel rekapitulasi surat suara di PPK IB II tersebut. Dia menegaskan, dirinya juga baru mengetahui peristiwa tersebut, setelah beberapa media massa memberitakannya di koran. 

“Terus terang saja, saya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan saya juga tidak pernah memerintahkan aparat saya untuk membuka segel rekap suara itu,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam kasus tersebut dirinya secara pribadi tidak pernah memerintahkan aparatnya, untuk membuka segela surat rekap tersebut. Namun, beberapa waktu lalu ada kegiatan dari Pemerintah Kota Palembang yang memantau atau memonitoring perolehan surat suara.

“Kegiatan itu dilakukan oleh Pemkot Palembang, untuk memantau sekaligus memfasilitasi pelaksanaan pemilu,”kata dia.

Sementara, Ketua Panwaslu Kota Palembang Donny menyatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi dari Camat IB II. Dan kini Panwaslu Kota Palembang, tengah berupaya mengembangkan bukti-bukti lainnya terkait perusakan segel rekapitulasi tersebut.

“Camat IB II telah hadir ke Panwaslu Palembang. Kini Panwaslu tengah menunggu perkembangan lebih lanjut, terhadap berbagai fakta dan bukti lainnya,”kata Donny.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPK IB II memergoki bahwa terkait pengrusakan segel amplop rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Helmi Somad.

Poltabes Palembang, menetapkan satu tersangka yakni Helmi Somad dalam kasus pelanggaran UU Pemilu. Sedangkan, empat orang lainnya, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kecamatan IB II Palembang Saparuddin; Kasi Trantib Kecamatan IB II Zulkifli Saleh; pegawai kecematan Sultan Napasir, dan dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Palembang yakni Rupawansa serta Samosir ditetapkan sebagai saksi.

Kapoltabes Palembang Kombes Pol Luki Hermawan mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat untuk memeriksa empat orang saksi, dan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

Rapat Konsultasi Golkar Bahas Evaluasi Hasil Rapimnas, Perolehan Suara dan Persiapan Koalisi

Rapat Konsultasi Golkar
Bahas Evaluasi Hasil Rapimnas, Perolehan Suara dan Persiapan Koalisi

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Rapat Konsultasi, Kamis 16 April 2009 besok. Sederet agenda akan dibicarakan, antara lain tentang perolehan suara Golkar yang turun dan persiapan koalisi.

"Besok ada evaluasi hasil perolehan suara Golkar, Rapimnas kemarin, dan persiapan menghadapi koalisi," ujar Wasekjen Golkar Rully Chairul Azwar usai rapat dengan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas JK, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).

Rully menambahkan pertemuan beberapa fungsionaris DPP Golkar malam ini adalah untuk melaporkan agenda dan susunan acara untuk rapat besok.

Sementara Ketua Penitia Penyelenggara Rapat Konsultasi Yoris Raweyai mengatakan pertemuan ini akan mengundang para fungsionaris DPD tingkat I, para sekretarisnya, dan penasihat. Plus seluruh pengurus DPP Golkar.

Sedangkan DPD II, diminta untuk mengusung jalannya penghitungan suara di daerah.

"Itu nanti kita bahas besok. Karena kalau kita mengundang DPD II, padahal penghitungan suara KPU kan belum selesai, biar mereka mengawal saja penghityungan di daerah. Tapi kemungkinan itu tetap akan kita bahas besok," ujar dia.

Ada rapat konsultasi besok akan mengkondisikan seluruh DPD mendukung koalisi SBY-JK?

"Belum tahu" jawab Yoris.

Rapat konsultasi Golkar besok akan digelar di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat pukul 19.00 WIB. Rapat malam ini, selain Rully dan Yoris, ada pula Ketua Bappilu Golkar Burhanudin Napitupulu dan Ketua DPP Golkar Muladi.
//dtkcom

SBY Tak Punya Lawan, RI Terancam Krisis Ketatanegaraan

Ketua DPP PBB Yusron Ihza: indonesia krisis pemimpin

Video Terkait

Sri Sultan Penuhi Undangan Megawati

Foto Terkait

Gus Dur-Wiranto Tiba di Rumah Mega

Jakarta - Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) dinilai menggiring SBY bertanding melawan kotak kosong alias tidak ada lawan. Ini terkait dengan batas minimum 20 persen bagi pencalonan presiden. Majunya calon lain hanya berharap dari PDIP.

"Kalau pun Golkar koalisi dengan Demokrat, pihak PDIP masih mungkin bergabung dengan partai-partai lain untuk memenuhi syarat 20 persen bagi pencalonan presiden. Misalnya, gabung dengan Gerindra dan Hanura. Tapi dengan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu sekarang apakah PDIP mau menempuh langkah itu?" kata Ketua DPP PBB Yusron Ihza dalam surat elektroniknya, yang diterima detikcom, Rabu (16/4/2009).

Menurut Yusron, persoalan tersebut amat serius dan dapat menjurus ke krisis ketatanegaraan. Mengingat undang-undang tidak memungkinkan perpanjangan masa jabatan presiden, dan bisa mengakibatkan negara kita mengarah ke dalam keadaan darurat.

"Jalan untuk mencegah krisis ketatanegaraan di atas adalah dengan menunda perpu penerapan syarat 20 persen suara bagi pencalonan presiden, termasuk juga menunda penerapan parliamentary threshold 2,5 persen bagi partai-partai peserta pemilu," tambahnya.

Bila benar terjadi tidak ada calon lain yang dapat mencalonkan diri, undang-undang pemilu sama sekali tidak mengatur masalah tersebut.

"Yaitu apakah hal itu (calon tunggal) boleh atau tidak? Jika nantinya ingin dipaksakan mengatakan bahwa presiden baru nanti adalah pemenang, ini pun akan aib karena ia hanya menang melawan kotak suara kosong," tutupnya.
//dtkcom

DPT Bermasalah 15 Parpol Curhat ke Komnas HAM

Video Terkait

Mega Cs Ultimatum SBY Soal DPT

Foto Terkait

Mega Cs Bawa Kisruh DPT ke Jalur Hukum

Jakarta - 15 Partai Politik mengadu ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM), terkait banyak warga negara yang tidak memiliki hak untuk mengikuti Pemilu Legislatif pada 9 April 2009.

15 Parpol itu antara lain Partai Golkar, PDIP, Hanura, PIS, Partai Buruh, PDS, PKDI, PNBK Indonesia, dan PPNUI.

"Kita minta agar Komnas HAM memberi perhatian, ini bukan masalah sepele
hampir sama dengan pelanggaran HAM berat," kata Ketua DPD Gerindra DKI, M
Taufik, di Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).

Taufik menduga banyaknya warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan secara sistematis. "Ini penghilangan hak secara sengaja," cetusnya.

Senada dengan Taufik, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Syahrial, menilai
kecurangan dalam DPT sengaja dilakukan terhadap warga yang mendukung partai tertentu.

"Ini tidak bisa dibiarkan mereka yang belum memilih harus diberi kesempatan mengikuti pemilu susulan," ujarnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua DPD Hanura DKI Rahmat HS. Menurut dia, jika DPT pemilu legislatif tidak diperbaiki sebaiknya pemilihan presiden diundur.

"Memilih itu hak warga kalau tidak diberi kesempatan sebaiknya pilpres diundur," pintanya.

Menanggapi aduan dari parpol, Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal M Ridha Saleh mengatakan Komnas HAM akan segera menindaklanjuti laporan ini.
Menurut dia, Komnas HAM akan segera membentu tim penyelidik untuk mengungkap kecurangan dalam pemilu.

"Secepatnya, kita akan bentuk tim penyelidikan untuk menindaklanjuti aduan ini," kata Ridha.

Ridha juga meminta kepada parpol yang mengadu agar segera memberikan
data-data kecurangan agar Komnas memiliki bukti yang lengkap. "Kami harap
parpol bisa beri data yang lengkap," pinta Ridha.
( did / aan )//dtkcom

Mengatasnamakan PPP, Hamzah Haz Sambangi Megawati

Foto: Dok.detikcom

Jakarta - Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat. Dia datang atas nama PPP.

Mantan Wapres itu datang sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (15/4/2009). Dia menaiki mobil Toyota Camry hitam bernopol B 1702 FS.

Saat masuk ke rumah Mega, Hamzah tidak berkomentar. Hingga pukul 16.45 WIB, dia masih berada di rumah Mega.

Politisi PDIP Effendi Simbolon membenarkan kedatangan Hamzah. "Pak Hamzah datang sebagai tokoh PPP dan mantan wapres," kata Effendi.
( nik / iy )//dtkcom

Sultan HB X Temui Mega (Lagi)

Rabu, 15/04/2009 19:15 WIB

Jakarta - Sultan Hamengku Buwono X kembali menemui Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Belum ada kepastian masalah apa lagi yang hendak dibicarakan anggota Dewan Penasehat Golkar itu secara tatap muka dengan Mega.

"Nggak tahu, nanti dulu," sahut Sultan ditanya wartawan yang mencegatnya di gerbang rumah Mega, Jl Teuku Umar, Jakarta, Rabu (15/4/2009).

Sultan tiba sekitar pukul 18.50 WIB. Setelah menyahut pertanyaan wartawan, pria berkemeja batik lengan panjang itu langsung memasuki rumah Mega. Sultan datang seorang diri dan tidak terlihat ada elit PDIP yang menyambut dirinya.

Selasa siang kemarin (14/4), Sultan juga bertandang ke rumah Mega. Namun namanya tidak tercantum dalam daftar tokoh politik yang ikut menandatangi deklarasi mempersoalkan pelaksaan Pemilu 2009 bersama Wiranto cs.

Meski demikian bukan berarti nama Sultan surut dari bursa bakal capres-cawapres. Tokoh yang sejak November 2008 mendeklarasikan sebagai bakal capres itu masih dipandang sebagai bakal cawapres yang ideal untuk menarik dukungan massa pada Pilpres 2009.

( lh / lh )//dtkcom

PD Harap Cawapres SBY Bukan Ketua Umum Parpol [Ditentukan 25-26 April ]

Jakarta - Siapa kandidat cawapres yang akan dipilih SBY? Sejumlah nama boleh saja bermunculan. Namun sabar, Partai Demokrat (PD) akan menentukan kandidat terpilih pada 25-26 April 2009 mendatang.

"Di Rapim nanti tanggal 25-26 April sudah ada satu pasang nama yang akan diumumkan," kata anggota Tim 9 yang bertugas menjaring cawapres SBY, Ruhut Sitompul usai pertemuan dengan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta, Rabu (15/4/2009).

Menurut Ruhut, salah satu kriteris cawapres SBY yakni kalau bisa bukan menjabat sebagai ketua umum. Tim 9 nantinya hanya merekomendasikan nama tapi tergantung SBY yang akan memutuskan.

"Kita mengharapkan kalau bisa bukan ketua umum biar lebih fokuslah kinerjanya," ujarnya.

( gus / iy )//dtkcom

PPP Dengar PDIP Urung Dukung Mega Jadi Capres

Massa kampanye PPP.

Jakarta - Megawati Soekarnoputri tidak akan mendapat dukungan dari PPP bila maju di Pilpres 2009. Penyebab utamanya, kalangan internal PDIP hingga kini belum memutuskan sikap untuk menjagokan Ketua Umum PDIP itu sebagai kandidat capres.

"Yang kita dengar PDIP tidak akan endorse Bu Mega untuk maju. Tapi untuk Bu Mega bisa dikonfirmasi lagi," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin. Lukman menyatakan itu saat ditanya tentang agenda pertemuan PPP-Gerindra.

Lukman ditemui wartawan saat menanti kedatangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta, Rabu (15/4/2009).

Lukman menjelaskan saat ini hanya dua nama kandidat capres yang dilirik secara serius oleh PPP. Dua nama itu adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah pasti akan dijagokan oleh Partai Demokrat (PD).

Nama lain yang sempat masuk bursa penyaluran suara konstituen PPP dalam Pilpres 2009 adalah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Tetapi kemudian meredup seiring dengan menyurutnya sepak terjang JK menyusul melesetnya target perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu 2009 versi hitung cepat.

"Pak JK tidak seperti dulu, tidak fight lagi. Jadi sekarang mengerucut ke SBY dan Prabowo," jelas Lukman.
( lh / nrl )

PKS Bukan Tolak JK, Tapi Ingin Pemerintahan Lebih Efektif

 

Jakarta - Ucapan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta yang mengatakan akan mempertimbangkan ulang dukungan ke SBY jika Golkar kembali masuk koalisi, bukanlah bentuk ancaman. PKS tidak menolak Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres, tapi ingin koalisi yang mampu menciptakan pemerintahan efektif.

Demikian diungkapkan salah satu anggota Majelis Syuro PKS Mutammimul Ula saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2009).

Menurut pria yang akrab disapa Tamim ini, ucapan Anis tersebut wujud aspirasi internal partai yang menginginkan format koalisi yang baru. Tamim menilai, pemerintahan SBY-JK yang dijalankan selama 5 tahun belakangan tidaklah tidak efektif. Menurut Tamim, fokus terpenting koalisi ke depan adalah membentuk pemerintahan yang efektif dan bukan soal memperkuat koalisi saja.

"Kami lebih tertarik bicara pemerintahan yang efektif daripada koalisi yang kuat," jelasnya.

PKS berharap SBY lebih cermat dalam memilih figur cawapres. Tamim menatakan, pengalaman 5 tahun kepemimpinan SBY-JK yang kerap kali diwarnai rivalitas keduanya, harus menjadi pertimbangan penting SBY memilih pendampingnya yang akan menemani dia memimpin pemerintahan.

"Jangan ada 2 matahari lagi," ujarnya.

Apakah ini berarti PKS keberatan JK?

"Soalnya bukan menolak atau tidak, tapi kami memberi pertimbangan lebih dalam," pungkasnya.

Tamim menambahkan, hingga kini PKS masih belum menentukan arah koalisi. "Keputusannya nanti di Majelis Syuro," tutupnya.
//dtkcom

City grinds to halt

City grinds to halt

By: BangkokPost.com

Prime Minister Abhisit Vejjajiva is threatening to take off the kid gloves in dealing with protesters who paralysed Bangkok on Thursday by blocking main roads.

Victory Monument is seized by protesters who blocked the flow of traffic in surrounding roads. THITI WANNAMONTHA

Mr Abhisit said the government would begin taking swift legal action against those protesters who cause unrest.

"I appeal to those who have been misled into joining the protest to reconsider," he said.

"I ask you to stop any act of legal violation. We will deal with people who display intent to break the law and undermine national security."

The prime minister said in a televised address that today would be declared a national holiday in light of the intensifying protests by United Front for Democracy against Dictatorship supporters. Commercial banks will remain open.

Mr Abhisit also refused to quit or call an early election

A large band of protesters yesterday afternoon descended on Victory Monument, the city's main bus interchange. Traffic was brought to a standstill as many commuters were forced to either use the skytrain or walk.

RELATED LINKS

Related links

- Earlier report - Red-shirt protest gallery 2 - Red-shirt protest gallery - UDD paralyses Bangkok traffic - UDD issues ultimatum - UDD issues 2nd announcement - Red-shirt rally hurts tourism - Shinawatra family leaves the country - Govt knows where Thaksin is

At the same time, pockets of protesters blocked primary roads during the evening rush hour. Tailbacks stretched for several kilometres on some roads.

The traffic situation in the city became critical when about 100 taxi drivers associated with the UDD blocked traffic at Victory Monument.

Called to join the protest through the Taxi Community Radio Club, the taxi drivers double-parked their cars and blocked all four roads approaching the monument. As the blockade proved effective some red shirts called off their rally outside the home of Privy Council president Prem Tinsulanonda and gathered at other locations, including Democracy Monument and the Sukhumvit-Rama IV intersection.

‘We will deal with people who display intent to break the law and undermine national security.’ ABHISIT VEJJAJIVA PRIME MINISTER

The protesters yesterday also staged small rallies in front of the Democrat party headquarters, the Foreign Ministry and the Constitution Court.

At press time last night, protesters were continuing to man blockades at Victory Monument, Democracy Monument, Sukhumvit-Rama IV intersection and the inbound lanes of the Din Daeng-Bang Na expressway.

The prime minister said the immediate task was to separate those protesters who resort to violence from those who rally peacefully.

Mr Abhisit flew by helicopter to Bangkok from Chon Buri for an emergency security meeting at the First Infantry Division Royal Guard.

Armed forces leaders were at the meeting together with Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban, in charge of national security, Defence Minister Prawit Wongsuwon and First Army chief Kanit Sapitak.

The meeting decided against imposing emergency law to restore order as this would play into the hands of Thaksin Shinawatra, who they said was provoking unrest to justify spreading the protest.

The source said authorities would deploy mainly police and city thessakij inspectors to help subdue the protests. Military personnel would identify those fomenting violence.

The traffic law would be invoked to prosecute those who close roads.

Mr Abhisit said 70% of the protesters did not agree with causing such havoc and had left the gathering.

Deputy Interior Minister Thavorn Senniam said the government would first negotiate with the protesters. If there was no response, the law would be enforced and anyone found guilty would face up to seven years in jail.

Mr Abhisit insisted earlier he would not yield to what he described as the UDD's changing demands.

"They called for a House dissolution the other day, and today they want me to resign," he said.

The prime minister said police had videotaped protesters' movements and this would be used as evidence to press charges against law breakers.

Thaksin, meanwhile, said through another video-link yesterday that Bangkok's motorists inconvenienced by the UDD blockade should be prepared to make sacrifices for the sake of democracy.

He insisted the protesters could not afford to lose. But they would not raid or lay siege to government offices.

"We won't retreat. The only way is forward. If the government uses force to suppress the protesters who come in peace, we will rise up," he said.

"All roads will lead to Bangkok and I'll be there with you." Thaksin asked protesters not to go home.

The government yesterday maintained the Asean summit in Pattaya, which begins today, would proceed as usual.

The UDD yesterday threatened to disrupt the summit after Mr Abhisit refused to bow to its demand to step down. UDD supporters were expected last night to travel to Pattaya where the three-day summit will take place.

Jangan Lagi Bohongi Masyarakat

Jangan Lagi Bohongi Masyarakat

Walaupun belum ada hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), perhitungan cepat (quick count), hasil sejumlah lembaga survei setidaknya bisa memberikan gambaran partai yang akan memenangkan Pemilu Legislatif 2009.

Secara nasional, Partai Demokrat sementara unggul dengan perbedaan yang cukup signifikan dari PDIP yang berada di peringkat kedua disusul Partai Golkar di peringkat ketiga.

Bukan hanya di tingkat nasional, hasil quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI) di tingkat Kaltim, Partai Demokrat juga mengungguli partai-partai besar yang selama ini mendominasi dari pemilu ke pemilu, seperti Partai Golkar dan PDIP.

Tokoh sentral Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut yang mendongkrak perolehan suara partai ini. Ini juga berkaca pada tahun 2004, Partai Demokrat juga membuat kejutan berhasil meloloskan SBY sebagai Presiden RI.

Pergesaran peta politik ini tak bisa dimungkiri banyaknya peralihan suara warga yang tak lain ingin adanya perubahan di negeri ini. Termasuk perubahan kebijakan pembangunan di Samarinda. Ini bisa dilihat dari pernyataan warga ketika pemilihan legislatif (Pileg) 9 April tadi.

"Saya bingung Mas, banyak sekali partai dan caleg. Bergantian mereka datang sosialisasi. Mereka juga membawa macam-macam. Namanya diberi, kita terima saja Mas. Tapi karena tak ada yang kenal, saya lebih baik pilih partai saja. Terus terang, saya pilih Demokrat. Siapa tahu calegnya sejalan dengan kebijakan SBY. Kami hanya ingin, Samarinda benar-benar diurus. Jangan ada lagi jalan rusak," ucap seorang pemilih berbincang dengan saya di kawasan Kelurahan Selili.

"Kalau sekarang ini, cobalah keliling kota. Hampir tak ada jalan yang mulus. Kalau hujan deras, malah banjir dimana-mana. Nah, kemana wakil rakyat kita. Giliran pemilu dan perlu dengan masyarakat, barulah turun ke kampung-kampung. Ketika sudah terpilih, jangankan datang ke kampung, ditemui di DPRD saja sulit," keluhnya.

Pernyataan seorang pemilih ini bisa jadi gambaran semakin menipisnya kepercayaan warga terhadap anggota DPRD. Yang ironis lagi, sebagian caleg masih beranggapan dengan mudah membeli suara warga. Contohnya di tempat saya tinggal, Jl Sultan Alimuddin Kelurahan Selili.

Di sini, para caleg berlomba-lomba mencari simpati saat hiruk pikuk pemilu lalu. Bukan hanya 'tebar pesona' memampang baliho besar di beberapa titik jalan, tapi mereka juga memberikan cinderamata.

Seperti sarung, kain, jilbab, bahkan sejumlah uang. Bahkan ada seorang caleg dapil Samarinda Ilir rela mengeluarkan dana cukup besar dibagi-bagikan ke majelis taklim dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Malah setiap majelis taklim diberi dana Rp 5 juta untuk pembinaan.

Tapi yang mengejutkan dari hasil perhitungan di beberapa TPS beberapa waktu lalu, harapan untuk mendapatkan suara besar ternyata meleset. "Warga sekarang sudah pintar, dan tak bisa dibohongi. Memang betul, kalau orang sudah menerima sesuatu biasanya ada ikatan moral. Tapi kita kan juga lihat bagaimana orangnya selama ini," celetuk warga lain.

Pernyataan ini semoga menjadi pelajaran bagi para anggota DPRD Samarinda yang kelak terpilih. Warga sekarang ini sudah kenyang dengan janji saat kampanye lalu. Jangan lagi warga dibohongi, dengan janji manis tapi tak ada realisasi. Yang penting, bagaimana mereka nanti bisa membuktikannya ketika duduk di parlemen. Ya kita tunggu bersama. (***)
//KALTIM POST

Prabowo Masuk Cawapres Mega

Prabowo Masuk Cawapres Mega
PDIP Akan Ajukan Gugatan Hukum

JAKARTA– Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengadakan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nama Prabowo Subianto pun masuk dalam kandidat cawapres Mega, meskipun belum ada kesepakatan koalisi dalam pilpres Juli mendatang. "Ada.

Nanti di rakernas (rapat kerja nasional, Red) PDIP (dibicarakan)," kata Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas di rumahnya Jl Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (11/4). Taufiq mengatakan, koalisi dengan Gerindra sudah bisa dipastikan sama dengan PPP. "Koalisi pasti seperti PPP," tegas suami Mega itu. Seperti diketahui, pertemuan Megawati dengan Wiranto dilakukan pada Jumat (10/4) malam.

Kemarin, giliran dengan Prabowo. Usai pertemuan dengan Prabowo, Mega banyak mengulas soal Pemilu Legislatif. Dia mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang tidak lebih baik daripada Pemilu 2004 saat dirinya masih menjadi Presiden. Megawati menegaskan bahwa PDIP akan melakukan upaya hukum untuk menyikapi hasil Pemilu. “Kita sampaikan keprihatinan.

Minta maaf pada warga bangsa yang sebenarnya ingin berpartisipasi, tapi berdasarkan laporan yang diterima tidak bisa ikut serta (memilih). Pemilu 2009 ini tentu saja diharapkan lebih baik dibanding 2004. Tetapi seperti kita lihat sendiri banyak pengaduan-pengaduan yang masuk banyak ketidakpuasan. Ada yang golput, lantas ingin ikut memilih, tetapi tidak bisa,” ujar Megawati.

Lebih lanjut Megawati mengatakan, dirinya dan Prabowo merasa memiliki satu keprihatinan yang sama terkait penyelenggaraan Pemilu. Tak hanya itu, setelah sebelumnya bertemu Ketua Umum DPP Hanura Wiranto pada Jumat (10/4) malam dan kemarin bertemu Prabowo, Megawati juga akan mengajak tokoh dari parpol lain untuk bergabung dan menyampaikan keprihatinan yang sama.

Selain itu, kata Megawati menambahkan, PDIP tengah melakukan pembahasan untuk melakukan upaya hukum terkait pelaksanaan Pemilu. “Bagaimanapun juga langkah-langkah (gugatan hukum) itu akan dilaksanakan,” ujarnya. Terkait hasil penghitungan cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei yang menempatkan Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak percaya hal itu. “Hasil quick count tidak bisa dijadikan patokan.

Tidak ada legalitas hukumnya, hanya hasil survei. Yang terpenting KPU menyampaikan hasilnya,” tandasnya. Terkait pernyataan sikap keprihatinan PDIP dan parpol lain, Megawati mengatakan hal itu akan dirumuskan oleh Sekjen partai masing-masing. Sementara Prabowo dalam kesempatan yang sama mengatakan, pertemuannya dengan Megawati memang membicarakan persoalan pemilu yang kacau-balau.

“Kami berdua bicara dan prihatin bahwa terlalu banyak WNI yang ingin menggunakan hak pilih tapi tak diberi kesempatan. Ini menimbulkan keprihatinan bahwa proses demokrasi tidak berjalan seperti yang dikehendaki,” ujar Ketua Dewan Pembina Patai Gerindra itu. Sama halnya dengan Megawati, mantan Danjen Kopassus itu juga menegaskan tentang akan adanya pernyataan sikap bersama soal penyelengaraan Pemilu.

“Dalam waktu dekat kita akan buat pernyataan bersama guna menyikapi pelaksanaan pemilu yang dirasakan kurang baik dan merugikan banyak warga negara,” tandasnya. Prabowo juga mempertanyakan keabsahan hasil Pemilu legislatif lantaran banyaknya WNI yang tidak bisa ikut memilih. “Ada yang mau datang tapi tak boleh (memilih). Itu legitimated atau tidak. Ada 115 juta yang tidak menggunakan hak pilih,” sebutnya.(ara/jpnn)

ABDUL Hadi Djamal Tetap Dapat Suara

Hadi Djamal Tetap Dapat Suara

STATUS tersangka yang disandang beberapa calon legislatif tidak terlalu mempengaruhi pemilih. Buktinya, dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan KPU Sulsel dan real quick count yang digelar Insert Institute, politisi PAN, Abdul Hadi Djamal dan calon senator, Bahar Ngitung tetap meraih suara signifikan.

Berdasarkan data real count KPU Sulsel hingga pukul 17.00 Jumat, 10 April kemarin, Hadi yang bertarung di dapil Sulsel I meraih 789 suara. Sementara caleg PAN lainnya di dapil yang sama tertinggal jauh. Putri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, misalnya berada di posisi ketiga dengan 179 suara.

Tim pejuang Hadi, Aswan sejak awal optimis politisi PAN ini tetap akan memperoleh dukungan dari warga Sulsel. Apalagi selama ini tim Hadi tetap mengampanyekan anggota Komisi V DPR RI itu sekalipun berstatus tersangka kasus dugaan suap di Departemen Perhubungan.

Perolehan suara tersebut belum termasuk data hasil pemungutan suara dari Makassar dan Gowa. Hingga berita ini diturunkan, hasil pemungutan suara dari kedua daerah tersebut belum diinput KPU setempat.

Sementara di Partai Golkar, Emil Abeng unggul jauh dibanding rekannya. Putra Tanri Abeng itu meraih 1.539 suara. Posisi kedua ditempat Oelfa Syahrullah Harmanto dengan 769 disusul Susilo MT Harahap dengan 703 suara.

Di Partai Demokrat, Reza Ali sementara tak tertandingi di dapil I. Untuk sementara Reza unggul dengan 734 suara disusul Ahmad Nizar Shihab dengan 350 suara. Posisi berikutnya ditempati Hasyim Arsal Alhabsi 179 dan Nuraeni Barung 171.

Sedangkan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta unggul jauh dari rekannya. Hingga pukul 17.00, Anis meraih 1.129 suara. Caleg PKS lain yang mendekatinya adalah Ahmad Maulana Dg Emba dengan 131 suara. Mantan calon Walikota Makassar, Halim Razak baru memperoleh 19 suara.

Di PDIP, Mawang Batara Soli memimpin. Hingga berita ini diturunkan, putra mantan Gubernur Sulsel, HZB Palaguna itu meraih 179 suara, disusul HM Yunus Baso dengan 105 suara.

Bahar Ngitung juga fenomenal. Pengusaha yang mengincar kursi DPD itu sementara masuk zona empat besar. Berdasarkan hasil quick count Insert Institute bekerja sama dengan Harian Fajar, Bahar mengumpulkan 2.524 suara. Padahal beberapa hari sebelum pencoblosan, Kejaksaan Tinggi Sulsel menetapkan Bahar tersangka proyek di Luwu.

Calon senator Sulsel lainnya yang sementara masuk empat besar adalah Aziz Qahhar Mudzakkar, Aksa Mahmud, dan Litha Brent. (jpnn)
//KALTIMPOST

Demokrat Kuasai 14 Provinsi

Demokrat Kuasai 14 Provinsi
Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia

JAKARTA– Partai Demokrat menorehkan catatan luar biasa dalam pemilu kali ini. Sebagai partai yang baru mengikuti pemilu dua kali, perolehan suaranya hampir merata di 33 provinsi. Partai berlambang bintang segitiga itu unggul di 14 provinsi sekaligus mengalahkan Partai Golkar yang hanya berhasil mencetak kemenangan di 11 provinsi. ”Secara jaringan partai, Golkar memang lebih unggul karena tergolong partai lama.

Tapi, Demokrat diuntungkan figur SBY yang dikenal secara masif,” ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta kemarin (11/4). Sesuai hasil quick count lembaganya, lima provinsi di Sumatera sukses dimenangkan Demokrat. Yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Golkar hanya unggul di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil mencuri satu kemenangan, yaitu di Jambi. Kemenangan Demokrat yang lebih nyata berada di Jawa. Di antara lima provinsi yang ada, hanya Jateng yang lepas. Di sana PDI Perjuangan (PDIP) tetap mempertahankan tradisi kemenangan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, catatan kemenangan Demokrat di Kalimantan dan Sulawesi tidak sesukses di dua wilayah sebelumnya.

Untuk Kalimantan, partai yang didirikan SBY itu hanya berhasil mencuri satu kemenangan, yaitu di Kalimantan Timur. Selebihnya dikuasai PDIP yang unggul di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Golkar menang di Kalimantan Selatan. Catatan agak buruk Demokrat juga berulang di Sulawesi. Hampir seluruh povinsi dibabat habis Golkar. Demokrat hanya berhasil mencetak keunggulan di Sulawesi Tenggara.

Untuk wilayah Bali, NTT, dan NTB, tiga partai papan atas berbagi rata. Bali dimenangkan PDIP, NTT (Golkar), dan NTB (Demokrat). Menurut Burhanuddin, secara umum, keberhasilan Demokrat mencuri sejumlah kemenangan di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur itu sebenarnya sudah cukup bagus. Sebab, wilayah-wilayah tersebut sebelumnya hanya dikuasai Golkar.

”Meski tidak menguasai, perolehan suara mereka (Demokrat) di sana relatif cukup merata,” jelasnya. Di Indonesia Timur, Demokrat berhasil menang di Maluku Utara, PDIP di Maluku, Partai Hanura di Papua, dan Golkar di Papua Barat. Ketua Umum DPP Barisan Indonesia (Barindo) Muchayat menyebut, naiknya perolehan suara Partai Demokrat itu memiliki korelasi dengan kampanye yang dilakukan institusinya.

Sebagai ormas, jelas dia, Barindo tetap independen dan tidak berpihak ke salah satu parpol. Meski begitu, Muchayat mengakui bahwa Barindo mengklaim SBY sebagai sosok yang layak dipilih kembali sebagai presiden. Nah, dalam berbagai agenda, Barindo selalu menyerukan agar masyarakat memilih parpol yang jelas-jelas mendukung SBY.

’’Mungkin rakyat melihat hanya Partai Demokrat yang masuk kategori itu,’’ ujar mantan ketua Kadin Jatim dan mantan ketua DPD Golkar Jatim yang sekarang menjabat deputi Men BUMN itu. Menurut dia, Barindo menyambut gembira naiknya perolehan suara Partai Demokrat yang tergambar melalui sejumlah penghitungan cepat.

Soal format koalisi ke depan, Muchayat berpandangan, Demokrat sebaiknya tetap berkoalisi dengan Golkar. ’’Siapa pun cawapresnya,’’ tegasnya. Ditambah PAN, PKB, dan PKS, imbuh Muchayat, koalisi itu akan mampu membangun stabilitas pemerintahan.(dyn/pri/agm/jpnn)

Harapan Angin Segar di Gedung Dewan

Harapan Angin Segar di Gedung Dewan

BALIKPAPAN - Pelaksanaan pemungutan suara baru saja berlalu. Para elite partai politik (parpol), caleg, dan partisan masih berharap-harap cemas soal perolehan suara parpol maupun caleg pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) kali ini.

Betapa tidak, sudah cukup waktu, tenaga dan biaya untuk menuju gedung wakil rakyat, baik tingkat kota, provinsi maupun pusat. DARI hasil perolehan suara sementara KPU Balikpapan, Partai Golkar masih mendominasi perolehan suara 2 di daerah pemilihan (dapil) 3 Balikpapan Tengah dan dapil 4 Balikpapan Selatan.

Ini sama terjadi pada saat Pemilu 2004 lalu. Sementara, dapil 1 Balikpapan Barat yang sebelumnya dikenal basis PPP, Golkar dan Patriot, didominasi perolehan suara PDIP. Untuk dapil Balikpapan 2 Balikpapan Utara-Timur, belum ada perolehan suara yang terekapitulasi.

Pengamat Sosial dan Politik Balikpapan Tamzil Yusuf berpendapat, warga tampaknya sudah memilih parpol yang di dalamnya memiliki figur yang sudah cukup dikenal. Walaupun para pemilih itu belum tentu tahu positif atau tidaknya figur atau caleg tersebut.

Mendominasinya partai lama dimungkinkan kecenderungan pemilih memilih partai yang banyak diberitakan media massa, dan menjadi perbincangan publik saat ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga, banyaknya suara untuk parpol lama berasal dari para pemilih tradisional yang selama ini cukup setia memilih partai yang sama setiap pemilu.

Untuk partai baru seperti Hanura dan Gerindra, katanya, kendati belum mencapai hasil yang diinginkan, namun perolehan suaranya bisa dikatakan lumayan untuk dapat merebut simpati para pemilih. “Kita berharap saja ada beberapa angin segar di DPRD nanti, lewat caleg-caleg yang terpilih nanti,” katanya.

Ia melanjutkan, untuk setengah bursa caleg Partai Golkar adalah muka-muka lama yang ditambah oleh tokoh baru. Begitu juga dengan PKS yang di mana para calegnya setengah adalah muka lama dan baru.

Sementara, yang cukup baru adalah berada di PDI-P dan Demokrat. Angin segar yang diharapkan adalah melalui lahirnya anggota-anggota DPRD baru dari wajah-wajah baru para caleg yang bertarung. “Saya prediksi 70 persen kursi DPRD nanti, ditempati wajah-wajah baru.

Apalagi jumlah kursi untuk periode 2009-2014 ini telah bertambah 5 atau menjadi 45 kursi,” terang mantan Anggota KPU Balikpapan ini. Dengan hadirnya para anggota dewan yang baru itu diharapkan dapat memberikan perubahan dalam dinamika di DPRD, juga dalam pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan, dan pelaksanaan fungsi legislasi itu sendiri.

Tamzil mengatakan, hal yang menarik yang kemungkinan terjadi di DPRD nanti adalah saat pemilihan unsur pimpinan, baik ketua maupun wakil ketua. Sebagaimana diketahui, lanjutnya, jabatan ketua DPRD otomatis diduduki oleh partai yang memiliki banyak kursi.

Selanjutnya dua wakil ketua, diduduki oleh dua partai selanjutnya yang mendominasi kursi di DPRD. Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan Agung Sakti Pribadi mengatakan, dalam Pileg ini ia melihat masih banyaknya sikap pemilih yang belum dewasa.

Maksudnya, para pemilih memilih hanya atas dasar materialistis, tanpa melihat kualitas parpol maupun caleg. “Bisa dikatakan mereka memilih karena caleg atau parpol itu baik, bukan karena ia berkualitas.

Nah, ini yang banyak dilakukan para pemilih tradisional,” ujar dia. Sehingga, kata Agung, ia masih ragu-ragu Pileg kali ini menghasilkan apa yang diharapkan oleh rakyat selama ini yang menginginkan sebuah perubahan atau menuju ke arah yang lebih baik.(tom)

SBY Butuh Golkar, Tapi Tidak Harus Berduet Dengan JK

SBY Butuh Golkar, Tapi Tidak Harus Berduet Dengan JK

Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2009 berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survey memunculkan berbagai spekulasi tentang pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan maju pada putaran pemilihan presiden nanti.

Salah satu nama yang kembali muncul adalah Jusuf Kalla (JK) dari Partai Golkar yang juga sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Beringin tersebut. Namun, saat ini JK bukan satu-satunya kader yang ada di dalam Partai Golkar.

"SBY membutuhkan Golkar untuk menguasai parlemen, tapi tidak harus duet sama JK pada pilpres karena masih ada tokoh-tokoh lain di Golkar," ujar pengamat politik UI Boni Hargens saat dihubungi detikcom, Minggu (12/4/2009).

Menurut Boni, Golkar akan mengalami kerugian jika terus memaksakan JK untuk kembali berduet dengan SBY.

"Semisal Sultan, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono adalah juga kader-kader terbaik partai Golkar, masa mau mengabaikan kader lainnya," katanya.

Lebih lanjut lagi, peluang SBY untuk kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini tergantung dari lawan-lawan yang akan dihadapinya pada pilpres nanti.

"Kalau pasangan Megawati-Prabowo, atau Megawati-Wiranto saya kira itu peluangnya fifty-fifty dengan peluang SBY,"jelasnya.

Saat ditanya peluang antara SBY dan Hidayat Hurwahid (HNW) dari PKS apakah mempunyai peluang besar untuk mendampingi SBY jika nantinya terpilih menjadi presiden RI sebagai alternatif pengganti JK ? "Saya kira itu NWH agak sulit karena terlalu ke kanan. Karena nanti para pendukung Demokrat akan meninggalkan Demokrat karena terlalu condong ke kanan," jawabnya.

Money Politic Tetap Ampuh

Money Politic Tetap Ampuh

BALIKPAPAN - Jauh di luar dugaan saya sebelumnya tentang apa yang terjadi di malam sebelum pencotengan pemilu legislatif (pileg), Rabu (11/4). Saat itu, saya menuju pada sebuah kesimpulan, jika ternyata, pileg di kota Minyak kali ini masih jauh dari harapan demokrasi yang sebenarnya. Praktik politik yang tak terpuji demi kekuasaan, masih kental mewarnai.

Usai menuntaskan tugas-tugas di kantor, saya berkeliling kota sembari memantau persiapan pileg keesokan harinya. Setiba di wilayah Prapatan, Balikpapan Selatan, beberapa rekan saya mengaku sedang kesal. Ternyata, ia tak kebagian amplop yang berisi Rp 150.000 dari tim sukses salah satu caleg. Ia tak kebagian karena telat hadir saat “jatah” tersebut dibagikan.

Yang membuat saya tak habis pikir, caleg yang bagi-bagi uang itu adalah anggota dewan yang berasal dari partai yang bercorak keagamaan. Kata rekan saya, caleg itu memang bagi-bagi uang sejak pemilihan periode lalu. Berdasarkan informasi beberapa rekan saya di sana, di waktu yang tak berselang lama, salah satu caleg dari partai besar juga melakukan hal serupa di wilayah tersebut.

Jumlahnya lebih besar, yaitu Rp 200.000 per kepala. Sejam kemudian, saya beranjak ke wilayah Sepinggan. Wah, ternyata keadaan tak jauh berbeda. Rekan-rekan saya menginformasikan, beberapa caleg juga baru saja membagi-bagikan uang melalui tim suksesnya. Namun nilainya hanya kisaran Rp 50.000 per kepala.

Berputar ke arah Balikpapan Tengah, sejumlah warga juga menginformasikan kepada saya bahwa telah terjadi aksi bagi-bagi uang dari caleg yang selama ini sangat dekat dengan pedagang. Bahkan, katanya, salah satu tim suksesnya ada yang tertangkap basah oleh Panwascam Balikpapan Tengah.

Dari perbincangan dengan beberapa warga, salah satu caleg yang juga tokoh olahraga Balikpapan, juga disebut-sebut gencar melakukan aksi bagi-bagi uang di seputaran Martadinata, Balikpapan Tengah, sembari meminta KTP warga yang mengambil uang tersebut. Dan masih banyak lagi informasi yang saya terima malam itu terkait hal serupa.

Termasuk aksi bagi-bagi beras 5 kg di perumahan Bangun Reksa Jl Soekarno Hatta km 4, dan atribut yang di taruh di rumah warga. Awalnya saya berpikir, ah, paling juga aksi money politic ini tak mampu memengaruhi warga kota yang cukup makmur ini. Uangnya dikantongi, tapi pilihannya tetap sesuai hati nurani.

Karena penasaran akan efektivitas aksi tersebut, saya berusaha memantau perolehan suara caleg-caleg yang diduga kuat melakukan aksi money politic pada malam harinya. Ternyata, suaranya memang melambung tinggi. Bahkan jauh meninggalkan perolehan suara caleg yang telah sejak lama “memelihara” warga di wilayah yang ia “serang”. Padahal, caleg yang masuk lebih awal, telah berkorban banyak ke warga.

Misalnya, menyumbang jutaan rupiah ke rumah ibadah, atau menggelar berbagai acara bersama warga. Namun hanya dalam semalam, suaranya tergusur oleh amplop. “Astaga, buyar suaraku gara-gara serangan fajar,” kata salah satu anggota dewan yang juga caleg dari Balikpapan Tengah saat menghubungi saya usai mengetahui hasil perolehan suaranya, Sabtu (11/4) kemarin.

Serangan fajar atau bagi-bagi amplop, ibarat kenikmatan sesaat. Uang Rp 50.000 hingga Rp 200.000 atau beras 5 kg, bisa habis dalam hitungan sesaat, namun orang yang dipilih bakal berkuasa selama 5 tahun ke depan. Tak masalah jika caleg yang dipilih adalah orang yang tepat.

Namun secara logika, untuk dipilih saja sudah melakukan tindakan yang tak terpuji, bagaimana saat berada di kursi kekuasaan nantinya. Melihat kejadian di beberapa titik ini, membuat saya ragu akan hasil berbagai survei yang menyatakan, mayoritas pemilih Balikpapan adalah pemilih idealis.(*)

//KALTIMPOST

Gagal Capai Target, PPP Didesak Gelar MLB

Gagal Capai Target, PPP Didesak Gelar MLB

Target PPP dalam Pemilu Legislatif 2009 ini mencapai 15 persen suara nasional. Nyatanya berdasarkan hasil quick count, PPP hanya mampu mencapai 5 persen. Akibatnya beberapa elit PPP mengusulkan segera dilakukan muktamar luar bisa (MLB) untuk mengganti Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

"Kami minta diadakan muktamar yang dipercepat untuk mengganti kepemimpinan PPP," kata Wasekjen DPP PPP Lukman Hakim Hasibuan di RM Sati Bundo Menteng, Jakarta, Minggu (12/4/2009).

Menurut Lukman, manuver SDA yang menggalang penjajakan koalisi dengan berbagai tokoh parpol bukanlah keputusan resmi internal PPP. Hal itu hanyalah manuver pribadi yang tidak didasari hasil rapat.

"Kalau merujuk pada AD/ART harus diputuskan (koalisi) melalui Rapimnas. Jadi menurut kami, itu (koalisi) masih wacana dan akal-akalan SDA saja. Kalau Parmusi sebagai ormas sih pinginnya ke SBY," papar Lukman.

Ketua DPP Parmusi ini juga menyayangkan langkah SDA yang sudah membuat statemen seolah-olah PPP telah membangun koalisi.

"Kami menyayangkan Suryadharma Ali yang sudah melakukan pendekatan koalisi dengan bertemu tokoh partai lain seperti Mega, Prabowo dan Wiranto. Bahkan sudah melontarkan soal golden triangle. Sebenarnya, itu belum bentuk koalisi," pungkasnya.

Heboh Obama Membungkuk di Depan Raja Saudi

DID OBAWA BOW TO SAUDI KING ?

BARRACK OBAMA BOW TO SAUDI KING

Obama and the King: a right royal bow row

Michelle Obama holds the Queen and Brack Obama bows to Saudi King King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Photo: AP and AFP

Conservative American commentators have accused Barack Obama of "grovelling" to an Arab monarch at the G20 summit in London.

A photo and video footage of the US President bowing to Saudi Arabian King Abdullah at yesterday's G20 meet-and-greet has been doing the rounds on the internet today.

WASHINGTON, KOMPAS.com — Kalangan konservatif di Amerika Serikat bereaksi keras atas video yang menayangkan gambar Presiden Barack Obama membungkuk ketika bersalaman dengan Raja Abdullah dari Arab Saudi, pada pertemuan G-20 minggu lalu di London.

Juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, Kamis (9/4), membantah bahwa Obama melakukan penghormatan seperti itu. Presiden Obama ketika bersalaman memang agak menunduk karena eratnya jabat tangan Obama dengan Raja Abdullah.

Laporan sebelumnya mengutip pernyataan salah seorang staf Gedung Putih yang mengatakan, Obama terlihat menunduk ketika bersalaman dengan Raja Abdullah karena Obama lebih tinggi.

Dalam tayangan video, Obama terlihat menundukkan badannya ketika bersalaman dengan Raja Abdullah. Harian Washington Times, yang konservatif, Sabtu (11/4), menulis, tayangan video itu mengejutkan karena Obama menghormati Raja Abdullah bukan sebagai mitra sejajar. Harian itu menambahkan, cara Obama bersalaman sangat menyalahi aturan protokol.

Rieke "Oneng" Unggul Atas Taufik Kiemas

Rieke "Oneng" Unggul Atas Taufik Kiemas

Liputan6.com, Jakarta: Calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, unggul atas Taufik Kiemas dalam perolehan suara Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 yakni Bandung dan Bandung Barat, Ahad (12/4) siang. Pemeran Oneng dalam Bajaj Bajuri ini menang 838 suara memperebutkan 10 kursi di DPR RI. Sementara Kiemas yang menduduki nomor urut satu di Dapil 2 ini memperoleh 540 suara.

Selebriti lain yang juga memperoleh suara cukup signifikan adalah Mandra caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil DKI Jakarta. Caleg yang juga satu dapil dengan politikus senior Agung Laksono dan Hayono Isman ini mendapatkan 300 suara.

Sementara itu, berdasarkan tabulasi nasional yang dilakukan KPU di Hotel Borobudur, Jakarta, Partai Demokrat masih memimpin dengan perolehan 20,57 persen. Menyusul Partai PDIP dan Golkar yang bersaing tipis dengan masing-masing perolehan 14 persen.

Total suara yang masuk ke KPU pada hari keempat ini baru sekitar 2,3 juta suara. Padahal berdasarkan catatan KPU ada sekitar 170 juta daftar pemilih tetap. Ini berarti suara yang masuk kurang dari dua persen. Jika kondisi ini terus berlangsung, target penghitungan suara yang dijadwalkan selesai 20 April mendatang ini tidak sesuai jadwal.(YNI/Indah Dian Novita dan Taufik Maroe)

Red-shirt leader Arisman arrested

Red-shirt leader Arisman arrested

By: BangkokPost.com

Published: 12/04/2009 at 11:16 AM

Authorities on Sunday morning announced the arrest of senior red-shirt leader Arisman Pongruangrong.

The former Thai Rak Thai politician was apparently detained for his actions in leading supporters of the the United Front of Democracy against Dictatorship (UDD)in the assault on the Asean summit on Saturday.

Mr Arisman was the most prominent red-shirt protester when the mob forced its way into the venue of the summit on Friday to present a petition to the Association of Southeast Asian Nations.

He was also in the forefront of Saturday's assaults which locked many international leaders in their hotels and forced the cancellation of the summit.

The arrest came virtually at the same time as a speech to the nation by Prime Minister Abhisit Vejjajiva promising legal action against the leaders of the weekend summit debacle.

"It is important over the next three or four days for the government to prove it can bring peace to the nation," he said on his weekly show on government TV.

"What I have to do is to bring peace to the country, bring back governance and have a process of political reform."

On Saturday evening, after calling off the summit and fleeing by Blackhawk helicopter, Mr Vejjajiva declared the red-shirts to be "enemies of the nation" after they declared a victory.

"We have to restore law and order," he told the media.

At Government House, the red shirts were regrouping on Sunday morning, possible for renewed civil disobedience in Bangkok. Last Thursday they brought the capital to a standstill by causing strategic traffic jams.

In a speech to his supporters at the protest site on Saturday night, fugitive ex-premier Thaksin Shinawatra told the crowd to be ready for more anti-government action.

"Our people in Bangkok and the provinces can unite to change the country," Thaksin said.

State of emergency in Bangkok

State of emergency in Bangkok

By: BangkokPost.com

Published: 12/04/2009 at 02:51 PM

Prime Minister Abhisit Vejjajiva announced a state of emergency in different areas of Bangkok and nearby provinces on Sunday afternoon, in an attempt to deal with the anti-government United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) protesters.

The prime minister, appeared on the national television, said Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban will be in charge of implementing the decree in Bangkok and in some districts of Nonthaburi, Samut Prakan, Prathum Thani, Nakhon Pathom and Ayutthaya provinces.

He assured members of the public that the situation would be restored as quickly as possible, and asked them to cooperate with the authorities.

Earlier Sunday, the police arrested UDD core members Arisman Pongruangrong, causing the red-shirt protesters to rally in front of various venues, such as the Criminal Court on Ratchadaphisek road.

Bachtiar Chamzah Akan Gugat Emron Pangkapi

Bachtiar Chamzah Akan Gugat Emron Pangkapi

detikcom - 32 menit lalu

Turunnya suara PPP dalam pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Ketua DPP PPP Emron Pangkapi menuding Ketua MPP PPP Bachtiar Chamzah (BC) sebagai salah fatu faktor yang membuat perolehan PPP turun. Bachtiar pun tidak terima dengan tudingan itu, dan akan mengugat Emron secara hukum.

"Untuk memulihkan nama baiknya (Bachtiar Chamzah), kami akan menggugat secara hukum saudara Emron Pangkapi secara pribadi karena tudingan Emran itu melakukan pencemaran nama baik Bachtiar Chamzah," kata Wasekjen DPP PPP Lukman Hakim Hasibuan di RM Sati Bundo Menteng, Jakarta, Minggu (12/4/2009).

Menurut Lukman tuduhan Emron yang mengatakan Bachtiar mengembosi PPP tidak berdasar. Buktinya, Bachtiar masih ikut berkampanye meskipun tidak sebanyak Suryadharma.

"Tidak benar tudingan yang menyebutkan Bachtiar Chamzah selaku ketua MPP PPP menggembosi suara PPP sehingga suaranya turun dari sekitar 8 persen jadi hanya sekitar 5 persen saja," kata Lukamn.

"Tidak benar kalau Parmusi mengembosi PPP. Ini tudingan Emron Pangkapi yang mengatakan BC gembosi PPP karena tidak mau ikut kampanye. Padahal dia ikut kampanye tapi karena posisi dia sebagai menteri ada aturan-aturan yang membuat dia tidak bisa membuat kampanye begitu saja," kata Lukman.

Selain BC, dirinya yang menjabat salah satu ketua DPP Parmusi juga akan melayangkan gugatan hukum kepada Emron. Sebabnya, Parmusi juga ikut dituduh sebagai organisasi yang menggembosi perolehan suara PPP.

"Saya sebagai salah satu ketua Parmusi juga membantah (penggembosan) dan akan melakukan gugatan hukum pencemaran nama baik," pungkasnya.

Merasa Ditipu Caleg, Warga Lapor ke Polisi

Merasa Ditipu Caleg, Warga Lapor ke Polisi

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah warga Kramat Jaya, Senen, mendatangi Markas Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Sabtu (11/4). Mereka mengaku telah tertipu oleh salah seorang calon legislatif DPRD DKI Jakarta karena uang yang dijanjikan usai pencontrengan hingga kini belum dibayar.

Padahal jika tidak dijanjikan oleh tim sukses caleg tersebut, mereka berniat mencontreng partai lain.
Laporan warga kepada polisi ini sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menindak lanjuti dugaan kasus politk uang ini.

Pihak Kepolisian Resor Jakous yang menerima laporan menyarankan warga untuk segera melaporkan kasus ini ke Bawaslu. Usai membuat laporan, warga yang kecewa langsung meninggalkan Mapolres Jakpus.(IAN/Albert Ade)

Caleg Itu Kembali Mengayuh Becak

TEGAL, KOMPAS.com — Abdul Wahid (44), calon anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan, kembali menekuni pekerjaannya sebagai pengayuh becak setelah mengetahui suara yang diraihnya pada pencentangan 9 April tidak bakal membawanya ke gedung dewan.

Warga Jalan Kemuning, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, itu juga harus mencari pekerjaan sampingan guna mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan.

Ayah tiga orang putra yang setiap hari mangkal di Pasar Pagi itu mengaku nekat maju sebagai calon legislator bermodal ijazah SMA. "Semula kami mencalonkan diri sebagai caleg untuk ikut berpartisipasi menyumbangkan pikirannya untuk negara dan bangsa. Namun, kami kalah untuk mendapatkan dukungan suara," kata Abdul Wahid yang ditemui saat dia sedang menunggu calon penumpang, Sabtu (11/4).

Menurut dia, kekalahan atas dirinya bukan semata-mata karena ia tidak mendapatkan simpati. Namun, banyak pendukungnya yang rata-rata miskin, minim pengetahuan cara mencentang. Daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, katanya, juga menjadi penyebab sedikitnya perolehan suara untuk dirinya. "Saya hanya mampu meraih suara 87 suara dari 157 TPS," katanya.

Abdul Wahid tidak menyiapkan poster atau baliho selama kampanye. Dia hanya berbekal stiker bergambar foto dirinya dan contoh surat suara caleg yang selalu dibawa di bawah jok becaknya.

Demi Sukses Pilpres, Semua Anggota KPU Diminta Mundur

Demi Sukses Pilpres, Semua Anggota KPU Diminta Mundur

"KPU sudah tidak kredibel lagi, kita meminta KPU mundur saja, demi sukses pilpres," tutur Direktur Utama Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti.

Hal itu disampaikan Ray dalam konferensi pers yang digelar Dewan Perubahan Nasional di Restoran Radjasa, Jl Senen Raya No. 10, Jakarta Pusat.

Menurut Ray, kesalahan KPU sudah sangat parah, berbagai persiapan tidak beres membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai gagal menyelenggarakan pemilu 2009 yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Pengamat politik yang terhimpun dalam Dewan Perubahan Nasional meminta semua anggota KPU mundur demi kesuksesan pemilihan umum presiden Juli nanti.

"Selain DPT kacau, logistik pemilu juga berantakan, sehingga banyak yang tidak memilih dan berbau penggelembungan suara," tutur Ray, yang mengenakan baju kotak-kotak kuning ini.

Namun demikian menurut Ray, mengganti KPU tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena mekanismenya sangat rumit.

"Paling mudah kalau KPU mundur sendiri, kalau harus dipaksa presiden juga harus setuju, sulit sekali," imbuh Ray.

Pendapat senada juga diungkapkan pengamat pemilu lainnya, Effendi Ghazali. Effendi yang tampak rapi mengenakan jas hitam ini meragukan KPU bisa diganti.

"Sulit sekali, karena mereka (Presiden) bisa beralasan hasilnya sudah keluar, dan memandang yang ribut hanya parpol kecil yang kalah saja," kata Effendi.

Denny Indrayana: Keliru, Gugat DPT ke MK

Denny Indrayana: Keliru, Gugat DPT ke MK

Rencana beberapa kalangan yang ingin melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kisruh daftar pemilih tetap (DPT) saat pemilu dinilai salah alamat. MK tidak mempunyai wewenang memeriksa.

"Ide untuk menyoal masalah DPT ke MK jelas-jelas keliru," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (12/4/2009).

Menurut Denny, MK tidak berwenang memeriksa permohonan gugatan DPT karena bukan kewenangan konstitusionalnya. Harus dipisahkan antara pelanggaran adminstrasi, kode etik, kejahatan pidana pemilu dan sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Jika ada kejahatan DPT, lanjut Denny, maka prosesnya adalah pidana di peradilan umum.

"Yang jelas semua proses hukum tersebut tidak boleh mengganggu tahapan pemilu yang harus terus berlanjut sampai pada selesainya pilpres," kata kuasa hukum pemerintah ini.

Denny sangat menyayangkan warga negara yang tidak dapat menyalurkan suaranya dalam pemilu hanya karena DPT. Menurut dia, KPU dan jajarannya harus memperbaiki serius cara kerjanya, agar tidak terulang dalam pilpres.

"Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab serta diberi sanksi hukum yang tegas," tandasnya.

Gus Dur Minta Pemilu Diulang

Perbesar Foto

Gus Dur Minta Pemilu Diulang

Mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) geram dengan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2009 kali ini yang dianggapnya brengsek dan curang. Makanya, Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB ini akan menggalang kekuatan untuk menolak hasil pemilu. Ia pun minta pemilu ulang.

Demikian disampaikan Gus Dur usai menghadiri deklarasi Cawapres Emir Soendoro dan pembukaan pameran lukisan di Jl Imam Bonjol No 4, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009). Berikut petikan wawancara Gus Dur dengan sejumlah wartawan usai acara tersebut.

Bagaimana Tanggapan Gus Dur tentang hasil Pemilu sekarang?

Brengsek...

Brengsek kenapa Gus?

Ya, karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) nggak siap.

Misalnya?

Ya, nggak siap, kok misalnya. Nggak siap, ya nggak siap.

Langkah Gus Dur sendiri bagaimana?

Kita tolak pemilu itu dan minta pemilu lagi.

Akan galang kekuatan untuk tolak pemilu?

Iya...

Sudah ada komunikasi dengan siapa aja?

Ya, gampanglah.

Kira-kira prediksi Gus Dur, apa yang akan terjadi pasca pemilu?

Semuanya jengkel. Semuanya jengkel kok. PDIP dan lain-lainnya semua menyatakan, pemilihan yang kemarin itu tidak sah.

Artinya Gus Dur mendukung langkah Megawati, Prabowo dan Wiranto untuk melakukan gugatan?

Iya...

PKB Cak Imin hasilnya gimana?

Tidak di bawah Cak Imin.

Kan, hasil sementara PKB Cak Imin sampai 5 persen?

Kita yang masuk, kita jumlahnya masuk segitu.

Jadi kubu Cak Imin tidak diakui?

Tidak...

Golput semakin banyak, indikasikan apa?

Mengindikasikan orang tidak senang dengan pemilihan sekarang, karena kecurangan.

Karena KPU tidak siap?

Karena curang.

Saksi Politik Uang Putra Presiden Menghilang

Saksi politik uang yang menghilang.

Saksi Politik Uang Putra Presiden Menghilang

Liputan6.com, Ponorogo: HIngga Rabu (8/4) siang, rumah Tukijah dan Parnun di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, tertutup rapat. Kedua warga ini menghilang sejak diperiksa di Markas Kepolisian Resor Ponorogo terkait dugaan politik uang yang melibatkan Eddy Baskoro, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga kini, keberadaan Tukijah dan Parnun belum diketahui.

Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap menuntut balik terkait penetapan dua kadernya sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Eddy Baskoro oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sebab, foto-foto temuan kadernya benar-benar terjadi dan tak ada unsur rekayasa.

Kasus ini mencuat setelah harian Jakarta Globe menulis berita soal politik uang Eddy Baskoro dalam kampanye Partai Demokrat di Ponorogo. Polda Jatim bertindak cepat dengan memeriksa dua kader Partai Gerindra dan menetapkan tiga pimpinan media massa yang memuat berita tersebut sebagai tersangka [baca: Gerindra Nyatakan Kadernya Tak Bersalah(BOG/Dirgo Suyono)

Gerindra Nyatakan Kadernya Tak Bersalah

Mahendradatta, kuasa hukum tersangka Nazirin.

Kasus Pencemaran Nama Baik
Gerindra Nyatakan Kadernya Tak Bersalah

Liputan6.com, Jakarta: Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan kadernya tak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik Eddy Baskoro, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan Mahendradatta, kuasa hukum tersangka Nazirin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Mahendradatta, sangkaan menggunakan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara bukan pasal tepat untuk persoalan pelanggaran pemilu. "Tidak pernah ada keputusan panwaslu dugaan money politic yang dilaporkan," kata dia.
Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesalkan sikap polisi yang tidak mengindahkan UU pers karena sempat menetapkan tiga media massa sebagai tersangka. "Jangan langsung dijadikan tersangka, tetapi ditempuh dulu mekanisme UU pers, misalnya hak jawab dulu," kata Ketua AJI, Nezar Patria.
Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri membantah adanya penetapan status tersangka pada tiga pimpinan media massa. Kapolri mengakui telah terjadi kesalahan penjelasan dan sudah meralat hal itu. "Kesalahan penjelasan saja. Tidak akan pernah dijadikan tersangka, sudah saya jelaskan," ungkap Kapolri.
Di lain pihak, Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, menyerahkan kasus itu secara hukum. "Presiden sangat menghargai kebebasan pers. Kalau ada persoalan dengan pers melakukan hak jawab," ungkap Andi.
Kasus ini mencuat ketika harian Jakarta Globe menulis berita soal politik uang Eddy Baskoro dalam kampanye Partai Demokrat di Ponorogo. Polda Jatim bertindak cepat dengan memeriksa dua kader Gerindra dan menetapkan tiga pimpinan media massa yang memuat berita tersebut sebagai tersangka [baca: Dua Kader Gerindra Diduga Merekayasa Politik Uang].(YNI/Tim Liputan 6 SCTV)

Dua Kader Gerindra Diduga Merekayasa Politik Uang

Hadi Atmoko, Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri.

Dua Kader Gerindra Diduga Merekayasa Politik Uang

Liputan6.com, Surabaya: Beredarnya isu putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edy Baskoro, terlibat politik uang di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mendapat perhatian khusus pihak kepolisian. Bahkan, Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Hadi Atmoko dan Kepala Kepolisian Daerah Jatim Irjen Pol Anton Bahrul Alam, Selasa (7/4) malam di Surabaya, Jatim, merasa perlu memberikan keterangan pers.

Dalam pertemuan itu keduanya menegaskan, dugaan politik uang tersebut hasil rekayasa yang dibuat dua kader Partai Gerindra, Nasirin dan Bambang Kris. Keduanya terbukti merekayasa foto praktik politik uang yang seolah-olah dilakukan Edy Baskoro yang kemudian dicetak dan disiarkan melalui internet. Tidak hanya itu, tersangka sempat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Ponorogo.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Ponorogo, Rindoko, menyayangkan penangkapan kedua kader Partai Gerindra itu. Dia menilai, masalah tersebut mestinya bisa diselesaikan di Ponorogo, kendati ternyata harus diperiksa di Markas Polda Jatim di Surabaya.

Selain terus memeriksa kedua tersanga, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa foto. Polisi juga telah menetapkan tiga pemilik media sebagai tersangka karena menyiarkan berita bohong. Belakangan, Kapolda Jatim meralat tentang status tersangka tiga pemilik media tersebut.(ADO/Rahmat Hidayat dan Dirgo Suyono)

Menyerang Parpol dan Tokoh Lewat Facebook

07/04/2009 18:03 - Pemilu 2009
Menyerang Parpol dan Tokoh Lewat Facebook
Liputan6.com, Jakarta: Jelang pemilu legislatif, pengunjung setia situs pergaulan di dunia maya "Facebook" belakangan mungkin melihat sesuatu yang berbeda. Facebook kini jadi ajang kampanye negatif.

Seperti yang dialami Partai Keadilan Sejahtera. Muncul halaman khusus yang menyerang kebijakan serta pendukung partai. Tidak sedikit yang sudah mengaksesnya untuk mendukung ataupun menghujat.

Soal kampanye negatif di internet, korbannya bukan hanya PKS. Sejumlah parpol dan tokoh ikut jadi sasaran. Inilah salah satu dampak lain popularitas situs pergaulan Facebook yang penggunanya mencapai jutaan orang termasuk di Indonesia.

Tapi seperti situs internet pada umumnya, isinya sulit dikendalikan bahkan oleh pemerintah dan pengawas pemilu sekalipun.
Mungkin inilah bentuk terbaru ekspresi demokrasi. Saatnya kita beradaptasi.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)

Hendak Rampok Rumah Din Syamsuddin, 3 Pria Dibekuk

Hendak Rampok Rumah Din Syamsuddin, 3 Pria Dibekuk
detikNews

Jakarta - 3 Pria paruh baya diamankan ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka diketahui hendak melakukan tindakan kejahatan yakni perampokan di rumah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Pantauan detikcom, di kediaman Din, Kompleks Pejaten Elok, Pasar Minggu, Jumat (10/4/2009), suasana rumah tampak sepi.

"Mereka berniat mengajukan proposal sumbangan," kata satpam kompleks setempat, Arpan di lokasi.

3 Pria itu, memang tindak tanduknya mencurigakan. Karena saat ditanya, mereka terlihat gugup. "Satpam rumah Pak Din curiga, ketiganya langsung diamankan. Setelah ditanya-tanya mereka mengaku mau merampok," jelas Arpan.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. "Setelah mengakui perbuatannya, mereka langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu," tutup Arpan.

(ndr/iy)

3 Indonesians found guilty of terror plans

JAKARTA, April 8 (UPI) -- 

Three Islamic militants have been convicted by an Indonesian court of planning acts of terrorism and sentenced to 12 years in prison.

The three convicted terrorists are Sugiarto, alias Sugicheng; Agustiawarman, alias Bukhori; and Heri Purwanto, alias Abu Hurairoh. A presiding South Jakarta District Court judge said Tuesday they were all "legally and convincingly" proven guilty of conspiring to perpetrate acts of terror in Indonesia, The Jakarta Post reported.
Judge Aswan Nurcahyo said the trio were involved in an "evil conspiracy" to bomb the Bedudal Cafe in Bukittinggi, West Sumatra.
Prosecutors said the men were part of a 10-member cell of the Jamaah Islamiyah terror network. The Post said they were arrested last July in Palembang, South Sumatra, by a special police anti-terror unit.

 

Published: April 8, 2009 at 8:27 AM

Papua reports 5 dead in election violence

JAKARTA, April 9 (UPI) -- At least five people died and a police station was attacked Thursday in Papua as Indonesian voters went to the polls, officials said.
Police said overnight violence in Papua could be part of an effort to undermine elections in the eastern province, where separatists have been calling for its independence, the Indonesian news agency Antara reported.
Police killed one man during the assault on the post. Elsewhere three motorcycle taxi drivers were knifed to death and a girl was killed when a fuel depot caught fire, officials in Papua said.
Voting elsewhere was proceeding violence-free, the agency said. The election is the third election since the fall of the Suharto regime in 1998.
Voters were asked to choose among thousands of candidates on local, provincial and national levels to determine who can run for president in an election in July, Antara said.

© 2009 United Press International, Inc. All Rights Reserved.

Search result for election results

Results 1 - 15 of 31945 for election results

[ Prev 250 ] Prev 15

[ 1 2 3 4 5 ]

Next 15 [ Next 250 ]

Search Results

President of Moldova seeks recount

CHISINAU, Moldova, April 10 (UPI) -- The president of Moldova called Friday for a full recount of votes in the disputed parliamentary election, seizing the issue from protesters.

GEC: Democrats leading Indonesian election

JAKARTA, April 10 (UPI) -- Indonesia's General Election Commission said Friday that President Susilo Bambang Yudhoyono's Democratic Party is ahead in the parliamentary election.

Lebanon wary of U.S. defense spending

WASHINGTON, April 8 (UPI) -- The Washington visit by Lebanese Defense Minister Elias Murr is a move to shore up relations amid a potential shift in the diplomatic climate, analysts said.

Franken lead expands, Coleman vows appeal

ST. PAUL, Minn., April 7 (UPI) -- Al Franken extended his lead over Norm Coleman in Minnesota's U.S. Senate election Tuesday after about 350 once rejected absentee ballots were counted.

Ivanov wins Macedonia presidential vote

SKOPJE, Macedonia, April 6 (UPI) -- Conservative Macedonian presidential candidate Gjorge Ivanov has scored a landslide win in the former Yugoslav republic, returns indicate.

Coleman urged to fight to Supreme Court

WASHINGTON, April 5 (UPI) -- Former U.S. Sen. Norm Coleman, R-Minn., should take his election recount lawsuit all the way to the U.S. Supreme Court, Republican senators say.

Candidates lawyer up in N.Y. race

WASHINGTON, April 5 (UPI) -- High-powered lawyers have been hired for Republican and Democrat candidates vying for an upstate New York congressional seat in a razor-close special election.

Search Results

The almanac

UPI Almanac for Thursday, April 2, 2009.

Study: 'Bradley effect' didn't skew polls

ANN ARBOR, Mich., March 31 (UPI) -- Poor methodology, not the "Bradley effect," undermined the accuracy of polls that wrongly predicted U.S. presidential primary winners, a study indicates.

Commentary: Afghanistan and Pakistan's wilderness of mirrors

WASHINGTON, March 30 (UPI) -- First reported by United Press International four months ago and confirmed last week by The New York Times, an ultrasecret wing of Pakistan’s Inter Services Intelligence agency, known as Section S, is to this day supplying the Taliban with guns, ammunition and other supplies for the insurgency in Afghanistan while the Pakistani army is fighting the Taliban in Pakistan’s tribal areas. The story behind the story.

Turkish party's voter support narrows

ANKARA, Turkey, March 30 (UPI) -- Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan's ruling political party has seen its voter support diminish in local election results, returns indicate.

U.S. envoy links aid to Lebanese elections

WASHINGTON, March 26 (UPI) -- The United States maintains its support for Lebanese independence, but assistance will depend on the outcome of the June elections, a top U.S. official said.

UPI NewsTrack TopNews

News from United Press International, around the world around the clock ...

Experts: Indonesia vote may bring trouble

JAKARTA, March 25 (UPI) -- Upcoming elections in Indonesia will likely be messy and chaotic, with a possibility of violence if people reject the results, experts say.

Search Results

Team to offer Minn. Senate-recount dolls

ST. PAUL, Minn., March 20 (UPI) -- A minor league baseball team, the St. Paul Saints, says attendees at an upcoming game will receive dolls based on Minnesota's U.S. Senate-recount conflict.

Results 1 - 15 of 31945 for election results

[ Prev 250 ] Prev 15

[ 1 2 3 4 5 ]

Next 15 [ Next 250 ]