DPT Bermasalah 15 Parpol Curhat ke Komnas HAM

Video Terkait

Mega Cs Ultimatum SBY Soal DPT

Foto Terkait

Mega Cs Bawa Kisruh DPT ke Jalur Hukum

Jakarta - 15 Partai Politik mengadu ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM), terkait banyak warga negara yang tidak memiliki hak untuk mengikuti Pemilu Legislatif pada 9 April 2009.

15 Parpol itu antara lain Partai Golkar, PDIP, Hanura, PIS, Partai Buruh, PDS, PKDI, PNBK Indonesia, dan PPNUI.

"Kita minta agar Komnas HAM memberi perhatian, ini bukan masalah sepele
hampir sama dengan pelanggaran HAM berat," kata Ketua DPD Gerindra DKI, M
Taufik, di Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).

Taufik menduga banyaknya warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan secara sistematis. "Ini penghilangan hak secara sengaja," cetusnya.

Senada dengan Taufik, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Syahrial, menilai
kecurangan dalam DPT sengaja dilakukan terhadap warga yang mendukung partai tertentu.

"Ini tidak bisa dibiarkan mereka yang belum memilih harus diberi kesempatan mengikuti pemilu susulan," ujarnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua DPD Hanura DKI Rahmat HS. Menurut dia, jika DPT pemilu legislatif tidak diperbaiki sebaiknya pemilihan presiden diundur.

"Memilih itu hak warga kalau tidak diberi kesempatan sebaiknya pilpres diundur," pintanya.

Menanggapi aduan dari parpol, Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal M Ridha Saleh mengatakan Komnas HAM akan segera menindaklanjuti laporan ini.
Menurut dia, Komnas HAM akan segera membentu tim penyelidik untuk mengungkap kecurangan dalam pemilu.

"Secepatnya, kita akan bentuk tim penyelidikan untuk menindaklanjuti aduan ini," kata Ridha.

Ridha juga meminta kepada parpol yang mengadu agar segera memberikan
data-data kecurangan agar Komnas memiliki bukti yang lengkap. "Kami harap
parpol bisa beri data yang lengkap," pinta Ridha.
( did / aan )//dtkcom