- Barometer
Koalisi: Demi Rakyat atau Hasrat Berkuasa
Jakarta: Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4) lalu, menjadi sorotan. Pertemuan itu semakin menguatkan indikasi akan kembalinya koalisi kedua partai dengan mengusung duet SBY-JK pada pilpres mendatang [baca: Jusuf Kalla Temui SBY di Cikeas].
Komunikasi politik tidak hanya dilakukan Demokrat-Golkar. Pada hari yang sama, Prabowo Subianto dan Wiranto yang selama ini digambarkan berseberangan, berjabat tangan erat. Kedua politisi yang memimpin Partai Gerindra dan Partai Hanura itu sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Arah pertemuan ini juga bisa ditebak, tak lain mengarah pada koalisi menjelang pilpres mendatang [baca: Wiranto-Prabowo Siap Kerja Sama].
Sejauh ini diperkirakan akan terbentuk dua kubu koalisi yang akan maju dalam Pilpres Juli mendatang. Yaitu koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Di kubu lain ada koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura.
Ketua DPP PKS Sohibul Iman mengatakan, memang benar ada keinginan dari partainya untuk merapat ke Partai Demokrat. "Secara normatif, pertimbangan kami adalah berkoalisi dengan partai yang reformis dan sangat concern dengan pemberantasan korupsi," ujar Iman.
Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edi, yang tegas menyatakan bahwa berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah pilihan terakhir. "Kita melihat Pak SBY masih cocok," ujarnya.
Kendati demikian, komunikasi politik untuk membahas koalisi sepertinya belum tuntas. Bisa saja di saat-saat akhir ada perubahan sikap dari partai politik. Karena, dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pertanyaannya, apakah gencarnya manuver menuju koalisi ini semata-mata untuk kepentingan rakyat atau tak lebih dari keinginan untuk berkuasa?
Koalisi: Demi Rakyat atau Hasrat Berkuasa
Jakarta: Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4) lalu, menjadi sorotan. Pertemuan itu semakin menguatkan indikasi akan kembalinya koalisi kedua partai dengan mengusung duet SBY-JK pada pilpres mendatang [baca: Jusuf Kalla Temui SBY di Cikeas].
Komunikasi politik tidak hanya dilakukan Demokrat-Golkar. Pada hari yang sama, Prabowo Subianto dan Wiranto yang selama ini digambarkan berseberangan, berjabat tangan erat. Kedua politisi yang memimpin Partai Gerindra dan Partai Hanura itu sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Arah pertemuan ini juga bisa ditebak, tak lain mengarah pada koalisi menjelang pilpres mendatang [baca: Wiranto-Prabowo Siap Kerja Sama].
Sejauh ini diperkirakan akan terbentuk dua kubu koalisi yang akan maju dalam Pilpres Juli mendatang. Yaitu koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Di kubu lain ada koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura.
Ketua DPP PKS Sohibul Iman mengatakan, memang benar ada keinginan dari partainya untuk merapat ke Partai Demokrat. "Secara normatif, pertimbangan kami adalah berkoalisi dengan partai yang reformis dan sangat concern dengan pemberantasan korupsi," ujar Iman.
Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edi, yang tegas menyatakan bahwa berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah pilihan terakhir. "Kita melihat Pak SBY masih cocok," ujarnya.
Kendati demikian, komunikasi politik untuk membahas koalisi sepertinya belum tuntas. Bisa saja di saat-saat akhir ada perubahan sikap dari partai politik. Karena, dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pertanyaannya, apakah gencarnya manuver menuju koalisi ini semata-mata untuk kepentingan rakyat atau tak lebih dari keinginan untuk berkuasa?
Posts
No comments:
Post a Comment