detikcom : SBY-Boediono \'Kanan\', Megawati-Prabowo \'Kiri\', JK-Wiranto \'Tengah-tengah\'

title : SBY-Boediono \'Kanan\', Megawati-Prabowo \'Kiri\', JK-Wiranto \'Tengah-tengah\'
summary : Kebijakan ekonomi yang diusung para Capres peserta Pemilu 2009 ini berbeda satu sama lain. Jika digambarkan, kebijakan ekonomi SBY-Boediono lebih ke \'kanan\', Megawati-Prabowo ke \'kiri\', dan JK-Wiranti berada di tengah-tengah. (read more)

detikcom : M Yasin Jadi Koordinator Penggalangan Massa Mega-Prabowo

title : M Yasin Jadi Koordinator Penggalangan Massa Mega-Prabowo
summary : Sejumlah mantan jenderal menjadi tim sukses masing-masing kubu-kubu capres dan cawapres. Kubu Prabowo juga tidak kalah merekrut Letjen (purn) M Yasin sebagai salah seorang tim sukses. (read more)

detikcom : Ferry Bantah Jadi Tim Sukses SBY-Boediono

title : Ferry Bantah Jadi Tim Sukses SBY-Boediono
summary : Ferry Juliantono meluruskan kabar masuknya dia menjadi tim sukses SBY-Boediono. Ferry membantah kabar itu dan kedatangannya pada deklarasi Presiden Center mendukung SBY-Boediono itu hanya diundang. (read more)

detikcom : JK: Indonesia Jangan Pilih Presiden Seperti Bush

title : JK: Indonesia Jangan Pilih Presiden Seperti Bush
summary : Capres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kembali agar tidak memilih pemimpin yang menganut paham pasar bebas. Sebab hal itu bisa membawa kehancuran bagi negara ini. (read more)

KPU-Pemkot Balikpapan Bahas Bantuan Pilpres

Kendati jumlah bantuan yang diajukan KPU Balikpapan ternyata lebih besar dari anggaran yang disiapkan Pemkot Balikpapan, Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu tetap berkomitmen membantu KPU Balikpapan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Chairil Anwar mengatakan, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan KPU Balikpapan. Hal ini untuk membahas tentang bantuan, kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan KPU untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Intinya ada tiga hal yang kita prioritaskan untuk bantuan ini, yaitu untuk tahapan sosialisasi, penyortiran dan distribusi logistik dan monitoring pilpres,” ujarnya, kemarin.

Asisten I Bidang Tata Praja dan Pemerintahan Sekretariat Pemkot Balikpapan ini menegaskan, pertemuan dengan KPU tersebut paling cepat akan dilangsungkan minggu depan. Dirinya juga telah menerima daftar usulan kebutuhan dari KPU.

Untuk diketahui, untuk menutupi kekurangan dana pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, KPU Balikpapan mengajukan permohonan bantuan Rp 8 miliar kepada Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Pemkot Balikpapan. Dana tersebut untuk menalangi kekurangan operasional untuk pelaksanaan dua putaran Pilpres.

“Kami sudah ajukan Rp 8 miliar. Itu berdasarkan hasil rapat pleno KPU terakhir,” kata Sekretaris KPU Balikpapan Robi Ruswanto, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, jumlah tersebut terbagi atas pelaksanaan putaran pertama sebesar Rp 4,7 miliar, sedangkan sisanya untuk putaran selanjutnya. Beberapa kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai pemkot di antaranya kegiatan sosialisasi Pilpres, sewa perlengkapan untuk kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.

Dari informasi yang ia terima dari Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Pemkot Balikpapan, pemkot menyediakan Rp 6 milar bagi KPU untuk 2 putaran. Namun, kata Robi, nantinya tim tersebut akan menyeleksi dan memberikan jumlah bantuan bagi kegiatan yang diperlukan.

Eka Citra Devi : Mengenal Lebih Dekat Calon Anggota Legislatif Terpilih (15-habis)

Pernah gagal dalam pemilihan legislatif 2004. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Eka Citra Devi dan Fatly Farakasi bertarung kembali merebut simpati rakyat untuk duduk sebagai anggota DPRD. Dan ternyata keduanya berhasil pada Pileg 9 April lalu.

 

EKA Citra Devi (34) menjadi anggota legislatif terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Balikpapan Selatan. Sarjana Teknik Arsitekstur Universitas Indonesia (UI) ini mengantongi sebanyak 893 suara. Kiprah politik istri dari Oci Sarkosi (36) dimulai sejak tahun 1999 sebagai simpatisan PKS. Setahun bergabung di PKS, ibu dari Farhan (9), Salma (6) dan Ghani (3) ini kemudian masuk dalam kepengurusan Bidang Kewanitaan DPD PKS Balikpapan. Belum genap setahun dipengurusan Bidang Kewanitaan DPD PKS Balikpapan, ia kemudian dipercaya sebagai Sekretaris Bidang Kewanitaan DPD PKS Balikpapan selama lima tahun. Dan kini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Balikpapan.

Sekretaris IV DPC Iwapi Balikpapan ini mengaku menyenangi politik sejak di bangku SMA. Di SMA, perempuan kelahiran 3 Mei 1975 yang tinggal di Jl Telaga Mas RT 25 No 2a Kelurahan Sepinggan, pernah bergabung dalam organisasi sekolah bernama KIR (Karya Ilmiah Remaja). Kesukaannya terhadap politik dan organisasi itupun berlanjut hingga kuliah. Di kampus, ia masuk dalam kepengurusan Forum Ukhuwah dan Studi Islam Fakultas Teknik UI selama empat tahun dan juga pernah bergabung di Majalah Architrave pada tahun 1996.

Kini, direktur sebuah perusahaan kontraktor alat-alat berat ini juga kerap mengisi acara talk show bertema kewanitaan dan keluarga di radio, serta acara kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tak hanya sebagai narasumber, ia juga dipercaya sebagai moderator.

Sama halnya Eka Citra Devi, Fatly Parakkassi (38) juga pernah meramaikan pileg 2004, tapi tidak terpilih karena aturan nomor urut. Fatly Parakkassi adalah calon anggota legislatif terpilih dari Partai Patriot. Pria kelahiran Majene, Sulawesi Selatan, 25 Februari 1971 ini memperoleh suara sebanyak 714 dari dapil Balikpapan Utara-Timur.

Lajang yang baru-baru ini meraih gelar magister kenotariatan di Universitas Diponegoro, Semarang, dulunya adalah aktivis kampus. Alumni Sarjana Hukum Universitas Tadulako, Palu, itu aktif dalam keorganisasian kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Koordinator Remaja Indonesia (BKRI) Palu dan di Sekretariatan Senat Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Untuk memperdalam ilmu politiknya, ia sering mengikuti pelatihan-pelatihan politik, salah satunya Pelatihan Juru Kampanye Partai Patriot di Jakarta tahun 2004. Fatly yang pernah mengikuti pelatihan advokasi di Jakarta itu merupakan salah satu praktisi hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Pancasila dan KNPI Balikpapan. Selain sebagai praktisi hukum, ia juga menjabat manajer Persiba Usia 23 Tahun dan seorang wiraswasta.

Related articles by Zemanta

• Indonesians go to the polls (cbc.ca)
• Islam helps shape coming Indonesian elections (cnn.com)
• Breathing the Delta Blues - Jakarta Globe (netnewmusic.net)

PAN Bantah Pecah Karena Dukung Yudhoyono-Boediono

Sekjen PAN Zulkifli Hassan membantah ada perpecahan di tubuh partainya akibat perbedaan kesepakatan atas dukungan kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono."Mudah-mudahan kita solid, rukun-rukun. Bahwa ada dinamika iya, bahwa ada kader-kader PAN yang kritis iya, tetapi keputusan partai jelas untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat," kata Hassan di sela-sela acara pendaftaran pasangan capres cawapres SBY-Boediono di kantor kantor KPU Pusat, Jakarta, Sabtu.

Menurut Hassan, sesuai keputusan rakernas pada 2 Mei lalu di Yogyakarta, PAN bersepakat untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, sehingga itu menjadi keputusan resmi partai yang harus dijalankan.

Mengenai kehadiran anggota fraksi PAN Dradjat Wibowo dalam pendaftaran pasangan capres cawapres Jusuf Kalla - Wiranto di KPU, Hassan mengatakan itu bukan utusan partai."Segala sesuatunya telah kita selesaikan. Keputusan partai cuma satu berkoalisi dengan Demokrat, kalau ada pribadi (yang tidak setuju) itu hak asasinya," kata Hassan.

Sedangkan mengenai kontrak politik yang belum ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, Hassan hanya mengatakan hal itu akan segera diselesaikan. "Insya Allah semua selesai," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui bahwa belum semua Ketua Umum Parpol mitra koalisi Partai Demokrat sudah menandatangani kontrak politik."PKS kontrak politik sudah ditandatangani. Semua sudah, iya PAN sebentar lagi," kata Anas.

Sabtu siang di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, sebanyak 22 parpol mitra koalisi Partai Demokrat diundang untuk menghadiri acara silaturahmi sekaligus penandatanganan kontrak politik.

Parpol yang mendukung pasangan SBY-Berboedi itu adalah Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, Partai Karya Peduli Bangsa, PBR, PPRN, PKPI, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republikan, Partai Patriot, PNBK, Partai Matahari Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pelopor, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Wiranto dan Prabowo Beri Kata Sambutan, Boediono Bungkam

Cawapres Wiranto maupun Cawapres Prabowo Soebianto cuap-cuap memberikan kata sambutan usai mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2009 di KPU. Namun Cawapres Boediono diam seribu bahasa.

Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan Boediono saat pendaftaran capres-cawapres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2009).

Boediono tidak diberi 'kesempatan' menyampaikan sepatah dua patah kata setelah Capres SBY memberikan kata sambutan.

Jika mengikuti kebiasaan pasangan capres-cawapres sebelumnya, Boediono seharusnya diberi giliran berkomentar. Namun Boediono dan SBY justru diminta kembali ke tempat duduknya oleh sang panitia.

Beberapa pendukung sempat mengingatkan hal ini. SBY pun sedikit berbalik dan meminta kesediaan pasangannya itu untuk memberikan pernyataan.

Entah karena memang tidak dipersiapkan atau bukan, Boediono menolak halus dengan mengangkat tangannya. AKhirnya, SBY dan Boediono melanjutkan dengan sesi foto bersama Ketua dan seluruh anggota KPU.

Padahal sebelumnya usai Capres JK memberikan kata sambutan, Wiranto sempat diberi kesempatan untuk memberikan pernyataannya tentang harapan di Pilpres mendatang.

Demikian pula dengan Cawapres Prabowo Soebianto. Eks Danjen Kopassus ini tampak berapi-api menjelaskan alasan bergabungnya Gerindra dengan PDIP. Hal itu disampaikan Prabowo usai Mega memberikan kata sambutannya.

Hashim: Deklarasi Mega-Prabowo Sederhana, Tidak Seperti Penguasa

Pasangan Mega-Prabowo segera melakukan deklarasi. Namun konsep acara nanti akan digelar sederhana, tidak di tempat mewah seperti yang dilakukan pasangan SBY-Boediono.

"Yang pasti bukan di tempat mewah, kalau penguasa kan di tempat mewah, saya lihat seperti konvensi di Amerika," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim S Djojohadikusumo di kantor Bappilu Mega-Pro, Jl Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2009).

Menurut Hashim, lokasi yang dipilih untuk tempat deklarasi belum bisa dipastikan hingga saat ini. Tapi kemungkinan berada di Blitar atau daerah lain.

"Yang jelas kita di tempat yang sederhana," tambahnya.

Senada dengan Hashim, ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menegaskan, deklarasi  Mega-Prabowo akan membawa semangat kerakyatan. Menurut dia, penentuan lokasi akan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Mungkin nanti di tengah nelayan, buruh kecil, di tengah masyarakat miskin kota atau buruh pabrik," katanya.

Soal waktu deklarasi, Firman memprediksi akan digelar pekan depan. Saat ini, pembahasan mengenai hal tersebut sedang digencarkan oleh tim sukses  Mega-Prabowo. ( mad / mok )

M Yasin Tolak Ungkap Strategi SBY di Pilpres 2004

Ketua Umum Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Letjen (Purn) M Yasin menolak mengungkapkan strategi untuk mengalahkan pasangan SBY-Boediono di Pilpres 2009. Yasin akan lebih fokus untuk konsolidasi memenangkan pasangan Megawati-Prabowo.

"Jangan tanya itu (strategi SBY), saya hanya mau bicara memenangkan pasangan Mega-Pro," kata M Yasin kepada wartawan di Rumah Perjuangan, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2009).

Mantan Tim Sukses SBY di Pilpres 2004 membantah anggapan sejumlah kalangan yang mengatakan partai yang dipimpinnya merupakan partai cadangan SBY dan Partai Demokrat. Justru dengan adanya koalisi PDIP, Gerindra dan beberapa parpol kecil termasuk Pakar Pangan menunjukkan koalisi didasari semangat kesamanaan visi dan misi.

Image by Getty Images via Daylife

Dalam koalisi ini, Yasin menegaskan partainya tidak menuntut jatah kursi tertentu di kabinet jika pasangan Mega-Prabowo menang."Yang terpenting saat ini, kami harus memenangkan Mega-Pro. Mesin politik kami masih kuat di daerah-daerah. Bahkan, jika disatukan dengan kekuatan PDIP dan Gerindra, maka kekuatannya bisa memenangkan pertarungan ilpres," jelasnya.

Menurut mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) ini, modal utama bertarung dalam pilpres adalah kesamaan visi dan misi. Yasin optimis, upaya menyatukan visi-misi parpol pendukung untuk memenangkan pilpres akan lebih mudah dilakukan.

"Setelah kami bersatu dengan komitmen mengikat, maka koordinasi akan lebih terarah. Insya Allah, tidak ada kecurangan pada pilpres mendatang," pungkasnya.

Mega Ziarah ke Makam Fatmawati

Usai mendaftar bakal calon presiden, Megawati Soekarnoputri melayat ke makam ibundanya, Fatmawati. Mega berada di komplek makam keluarga Soekarno di Karet, Kuningan selama 10 menit.

Selain menabur bunga, Mega yang didampingi 7 orang juga berdoa di pusara ibundanya. "Cuma 10 menitan," kata Dahlan, penjaga makam kepada detikcom, Sabtu (16/5/2009).

Informasi yang diterima detikcom, setelah berziarah, Mega akan menjenguk suaminya, Taufiq Kiemas yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit MMC, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Mega berangkat dari kediamannya di Jalan Teuku Umar pukul 18.30 WIB. Rombongan Mega berangkat dengan dua mobil.

Daftar Jadi Capres Bunga Ucapan Selamat Mulai Berdatangan di Rumah Mega

Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto telah resmi mendaftar sebagi peserta pilpres ke KPU. Karangan bunga berisi ucapan selamat mulai berdatangan ke kediaman Mega.

Pantauan detikcom, ada tiga karangan bunga yang mulai berdatangan sejak sore hari di rumah Mega, Jl

Image via Wikipedia

Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2009). Tiga karangan bunga tersebut kini sudah diletakan di dalam pekarangan rumah Mega.

Karangan bunga pertama berukuran 1x2 meter dari Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) yang bertuliskan "Congratulations yang mulia Ibu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo S, Maju terus Pantang Mundur'.

Selain itu, ada juga karangan yang berbentuk setengah lingkaran dari pimpinan dan segenap karyawan Restauran Sea Food Sunda Kelapa. Dan yang terakhir, paling besar berukuran 2x3 meter. Karangan ini berasal dari pimpinan dan segenap karyawan Jemaat GSI Exodus.

Related articles by Zemanta

• Indonesians go to the polls (cbc.ca)
• Panduan Belajar Akuntansi Terkomputerisasi (slideshare.net)
• Bandung Trip - Day 1 (azlan.anilezfa.com)

Dukungan PAN terhadap SBY Berbudi Diragukan

Pengurus yang mengatasnamakan perwakilan 20 DPW dan 320 DPD PAN menyatakan memberikan mandat penuh kepada Ketum PAN, Soetrisno Bachir, untuk menentukan arah koalisi pilpres.

/

Artikel Terkait:

• SB Akhirnya Teken Berkas Koalisi Demokrat
• Berkas SBY Berbudi Terancam Dikembalikan
• Demokrat: Surat Kontrak PAN Bisa Menyusul
• Alvin Lie Tak Percaya Soetrisno Bachir Mundur
• Soetrisno Bachir Dikabarkan Mundur sebagai Ketum PAN

Minggu, 17 Mei 2009 | 04:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir di daerah Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/5) malam. Dalam pertemuan itu, menurut Anas, akhinya ketum PAN yang kerap disapa Mas Tris ini bersedia menandatangani dukungan, PAN sebagai partai mitra koalisi mengusung SBY dan Boediono sebagai capres dan cawapres di Pilpres.

"Jam 20.00 malam tadi, saya bertemu dengan Mas Tris. Beliau akhirnya mau menandatangani kesepakatan untuk berkoalisi. Pertemuan di lakukan di daerah Kemang. Silahkan kontak beliau untuk memastikan," kata Anas saat dikonfirmasi melalui telpon oleh Persda Network, Sabtu malam (16/5).

Anas kemudian memastikan, dengan ditandatanganinya berkas koalisi PAN dengan Demokrat, maka memastikan dukungan kepada pasangan SBY dan Boediono.

Sementara itu, salah seorang petinggi PAN, Sayuti Asatri yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu bila ketua umumnya, Mas Tris telah menandatangani dukungan resmi kepada pasangan SBY dan Boediono. Sayuti mengaku, masih meragukan pernyataan Anas Urbaningrum.

"Saya ragu, karena saya tidak tahu apa betul Mas Tris sudah menandatanganinya. Memang, saya sampai sekarang belum berhasil mengontak beliau, dan saya tidak bisa memastikan apakah sekarang beliau ada di Jakarta atau ada dimana," kata Sayuti.

Dirinya tak memungkiri, bila saat ini ada desakan untuk meminta kepada ketum PAN segera mendandatangani, memilih berkoalisi dengan siapa pada Pilpres 2009 ini. Hingga kini, Mas Tris, kata Sayuti, belum juga mau bersikap karena dilematis atas ditunjuknya Boediono sebagai pendamping SBY pada Pilpres mendatang.

"Mas Tris, yang saya serba salah. Salah satu utamanya ya ditunjuknya Pak Boediono sebagai cawapres SBY. Apalagi, desakan-desakan dari daerah soal itu terus dilakukan. Dan kebetulan, sampai sekarang saya belum bisa mengontak langsung Mas Tris untuk memastikan apakah koalisi dengan Demokrat itu, sudah ditandatangani atau belum. Makanya, saya mengatakan tak yakin apa yang dikatakan Anas karena saya belum pasti soal itu,"ujar Sayuti

"Yang saya dengar dari Mas Tris sebelumnya, dia berada dalam satu situasi yang dilematis antara aspirasi yang berkembang dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat internal. Di samping, ada pengakuan obyektif dari Boediono juga. Nah, daerah ada yang minta untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat, ada juga yang ingin ke calon lain. Apakah memang benar ada perubahan sikap, atau mungkin ada pertimbangan menyelamatkan partai sekarang ini?" Sayuti mempertanyakan.

Soetrisno Bachir Dikabarkan Mundur sebagai Ketum PAN

Dari isu yang beredar di kalangan wartawan politik dan pesan pendek yang diterima Kompas.com, Soetrisno Bachir dikabarkan mengundurkan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

"Memang ada wacana pengunduran diri di kalangan ketua DPP dan pengurus partai, beredar dari mulut ke mulut dan hari ini paling kencang," ujar Drajad Wibowo, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, saat dihubungi Kompas.com per telepon di Jakarta, Rabu (6/5).

Drajad menyatakan belum bisa memberi komentar karena belum mengonfirmasikan isu ke Soetrisno Bachir.

Di tempat lain, Viva Yoga, Wakil Sekjen PAN yang dikenal pro-Soetrisno Bachir, menyatakan belum ada kabar soal isu ini. "SB itu orang yang tegar dan banyak berkorban di partai dengan mengesampingkan materi dan keluarga," ujarnya.

Sementara itu, sampai berita ini dibuat, Soetrisno Bachir belum bisa dihubungi. Telepon yang dihubungi tersambung, tetapi tidak diangkat.

DPRD kota samarinda Kembali Gulirkan Hak Angket

Sejumlah anggota DPRD Samarinda mengaku geram atas sikap Kepala Distamben Rusdi AR dan Walikota Achmad Amins sebagai pejabat publik yang hingga kini tidak mau menanggapi data yang dirilis Jatam Kaltim mengenai izin Kuasa Pertambangan (KP) batu bara yang sudah dikeluarkan Walikota.

Jika benar Walikota telah mengeluarkan izin KP terhadap 62 perusahaan, maka bukan publik saja yang telah dibohongi. Lembaga DPRD selaku representasi dari wakil rakyat pun juga telah dibohongi.

"Saya terus terang saja sangat geram sekali setelah melihat peta tambang yang dirilis Jatam di Tribun hari ini (kemarin). Wah, saya pikir ini tak bisa didiamkan, Distamben sebagai instansi teknis harus mempertanggungjawabkannya," ujar Wakil Ketua Komisi III Alfian Noor, Jumat (15/5).

Menyusul temuan data jumlah KP yang diduga lebih besar yang diumumkan resmi Distamben, kini sedikitnya 13 anggota dewan menggulirkan kembali hak angket guna menyelidiki prosedur seluruh izin KP batu bara. Hak angket adalah hak penyelidikan atas suatu masalah. Tetapi, hak ini harus terlebih dulu diajukan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan.

Juru bicara 13 anggota Dewan, Dwiyanto Purnomosidhi mengatakan, pihaknya sejak awal sudah memprediksikan sejak awal bahwa ada masalah dibalik ijin tambang batu bara yang dikeluarkan Walikota. Karena itu, hak ini pun tiga bulan lalu pernah diajukan. Namun kandas karena tidak direspon oleh pimpinan dewan.

"Sayang yang kemarin tidak direspon oleh unsur pimpinan Dewan. Tapi dengan data terbaru dari Jatam itu, kami 13 anggota Dewan akan menggulirkannya lagi, supaya hak angket itu segera direalisasikan agar bisa diketahui dengan jelas titik persoalan sebenarnya," katanya, Jumat (15/5).

Menurut Ketua Komisi III ini, data Jatam itu bisa menjadi acuan awal jika Pansus Hak Angket terbentuk. Dan nantinya setelah Hak Angket rampung, lantas akan digabung dan dibahas untuk memastikan

Image via Wikipedia

kebenarannya. "Saya sama teman-teman di 13 Anggota Dewan itu sudah membicaraknnya. Disamping juga kapasitas kami di Komisi III tetap jalan untuk mengawasi persoalan tambang batu bara tersebut," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Alfian Noor mengatakan, laporan yang disinyalir palsu dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) ke Dewan adalah bentuk bahwa lembaga Dewan tak dihargai lagi, karenanya Komisi III sudah menjadwalkan untuk memanggil secara khusus Kepala Distamben untuk menjelaskannya secara transparan.

Alfian yang juga salah satu dari 13 Anggota Dewan yang mengajukan Hak Angket ini mengatakan, dugaan kebohongan publik yang dilakukan Pemkot melalui data yang tak sesuai dengan fakta di lapangan itu, adalah membuktikan bahwa Pemkot selama ini memang tak pernah jujur dalam menjalankan pembangunan di Samarinda.

"Dan ini baru data tambang batu bara, mungkin ada lagi data yang lainnya yang tidak transparan diberikan Pemkot, mau jadi apa Samarinda kalau sudah begini. Pokoknya saya akan terus pasang badan jika ada kebijakan Pemkot yang tak berphak dengan rakyat kita," tandasnya.(aid)

Terkait Kedekatan Walikota?

DISTAMBEN Samarinda dinilai sengaja menutupi sejumlah izin KP yang telah dikeluarkannya. Tapi untuk apa? Koordinator Jatam Kaltim Kahar Al-Bahri mensinyalir ada dua penyebab yang membuat kenapa Distamben tidak membuka semua izin itu.  Pertama, diduga karena beberapa KP dimiliki sejumlah pejabat publik di lingkungan pemkot maupun dewan. Mereka khawatir akan timbul reaksi jika dibuka ke publik.

"Kalau kami membahasakannya pemilik KP sekarang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Walikota sebagai pemberi ijinnya. Oke memang ada sebagian yang tidak mencantumkan nama langsung. Tapi karenan kekhawatiran akan diketahui dikemudian hari, akhirnya Distamben menyembunyikannya atau tak masuk dalam data yang dipublikasikan," kata Ocha- panggilan akrabnya, Jumat (15/5).

Kedua, beberapa izin itu dikeluarkan secara tidak prosedural atau ada tahapan-tahapan yang dilewatkan. Disinggung soal Jatam diminta bertemu dengan Pemkot dalam mensingkronkan data, Ocha mengatakan, pihaknya siap sekali. Namun harus difasilitasi oleh lembaga DPRD Samarinda, dan terbuka untuk umum. Dewan hingga saat ini masih netral dan tak memiliki kepentingan terhadap ijin yang dikeluarkan oleh Pemkot itu.

"Dan kami juga minta, jika pertemuan kami dengan Pemkot digelar harus terbuka untuk umum, supaya semua elemen masyarakat dapat mendengarnya langsung. Dan kami tidak ingin diasumsikan ada kepentingan tertentu. Dan jika dua itu saja dipenuhi, maka kapanpun kami siap untuk mengkonfrontir data kami," tandasnya.

Alvin Lie Tak Percaya Soetrisno Bachir Mundur

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie tak percaya Soetrisno Bachir mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Rumor pengunduran diri Soetrisno Bachir mencuat sejak Rakernas PAN yang mengajukan Hatta Radjasa sebagai cawapres kepada SBY.

"Saya kira Mas Tris sangat dewasa menyikapi hal itu," kata Alvin Lie saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/5). Menurutnya, tidak mungkin hanya karena masalah tarik-menarik dan perbedaan pendapat di tubuh PAN bisa membuat Sutrisno Bachir mundur.

Alvin mengatakan perdebatan karena perbedaan pendapat sudah biasa terjadi di PAN. Ia mencontohkan, saat pembahasan di dalam Fraksi PAN di DPR RI, setiap anggota fraksi pasti diberi kesempatan mengeluarkan pendapatnya. Namun, harus diambil kesimpulan akan menjadi keputusan bersama.

"Kalau masih ada yang kecewa mungkin, tapi akhirnya akan tetap satu suara," tandas Alvin. Ia malahan lebih yakin kalau Soetrisno Bachir akan memberikan dukungan penuh kepada keputusan partai.

Demokrat: Surat Kontrak PAN Bisa Menyusul

Partai Demokrat mengakui, dari 23 partai anggota koalisi, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) saja yang belum menandatangani surat kontrak politik koalisi.

Menurut Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie, surat kontrak koalisi PAN yang belum ditandatangani oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir tersebut dapat dilengkapi kemudian.

"Menyusul saja. Masih ada waktu lagi untuk perbaikan. Tadi pagi, ke-23 parpol itu semua datang, hanya SB yang tidak. Saya dengar beliau lagi ada acara," kata Marzuki, seusai prosesi pendaftaran capres dan cawapres SBY Berbudi, di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/5). Menurutnya, pihaknya masih mempunyai waktu tiga hari ke depan untuk melengkapi kekurangan berkas yang ada.

Ia menegaskan, hubungan SB dengan Partai Demokrat berjalan dengan baik. "Masalahnya, ini koalisinya superbesar untuk menandatangani kontrak politik. Saya kira semua sudah tanda tangan. Hanya ada beberapa masalah yang kurang di sana sini," ujarnya.

Marzuki menjelaskan bahwa surat kontrak politik tersebut dibuat rangkap tiga. Karena itu, ada berkas yang terselip sehingga proses penandatanganan tersebut belum tuntas. "Ini kan ada tiga rangkap masing-masing, Ada yang keselip, ada yang kelewat," ujarnya.

Berkas SBY Berbudi Terancam Dikembalikan

Berkas pendaftaran pasangan SBY Berbudi terancam dikembalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila PAN belum menyetujui koalisi parpol pendukung SBY Berbudi.

"Iya kalau memang belum memenuhi syarat ya kita kembalikan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/5).

Hafiz mengatakan KPU akan mengecek terlebih dahulu posisi PAN apakah sebagai partai pengusung atau hanya sebagai partai pendukung SBY Berbudi saja.

"Kita kan belum tahu posisi PAN seperti apa. Apa dia sebagai gabungan partai koalisi, Kalau iya harus ditandatangani, kalau tidak, akan dikembalikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui tanda tangan kontrak politik PAN memang belum sempurna.

"Ya nanti sebentar lagi. PAN sudah tanda tangan tetapi tinggal disempurnakan. Kalau Sekjen sudah," ujarnya.

Anggota DPRD Malinau Periode terancam kasus alkes

PENASEHAT Hukum (PH) terdakwa Drs Jhonny Laing Impang Msi (JLI) yang disidang dalam karus korupsi dana Askes 2002 dan 2003, H Abdul Rais SH MH menanggapi dingin tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) penjara selama 1,6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta terhadap kilennya. Hal itu dianggap wajar dalam suatu proses hukum. Sebagai warga negara yang taat hukum, harus menghargai proses tersebut.

Sebagai penasehat terdakwa, tentunya akan ada pembelaan maksimal dan pihaknya untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dari segala tuduhan. Meski demikian, semua itu akan diserahkan dan dipercayakan kepada majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Mengenani proses materi materi tuntutan JPU, sambung Abdul Rais, itu sudah merupakan pokok perkara. “Kalau materi tuntutan itu sudah masuk perkara. Itu akan kami sampaikan dan dijelaskan dalam sidang pembelaan pada 28 Mei mendatang,” terangnya.

Disinggung masalah keterangan saksi dan materi tuntutan JPU, pihaknya juga tidak banyak menjelaskan. Sebab, kata dia, semua itu juga sudah merupakan pokok-pokok perkara dan akan dijawab secara rinci saat pada sidang pembelaan, Kamis, 28  Mei mendatang. “Namun secara fakta di persidangan, semua anggota DPRD yang dihadirkan mengaku telah menerima uang sisa dana askes Rp15 juta tersebut dan mengakui bahwa itu adalah hak anggota DPRD untuk menjamin kesehatan anggota dewan dan keluarganya selama satu tahun,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Laden Mering SH yang juga Penasehat Hukum JLI mengatakan bahwa tuntutan pidana selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta yang disampaikan JPU itu dinilai sangat berat dan berlebihan. Sebab dalam praktiknya, kliennya tidak sendiri dalam menggunakan uang tersebut. Melainkan dibagi secara merata kepada seluruh anggota DPRD pada masa itu (tahun 2002 dan 2003). Sebab, tujuan askes itu adalah untuk menjamin kesehatan anggota DPRD. Selain itu, kliennya juga sudah mengembalikan uang kepada negara senilai Rp418.442.700 kepada negara disamping klainnya juga tidak pernah dihukum.

Jhonny Laing Impang juga menambahkan, bahwa tuntutan JPU dianggap sebagai hal yang wajar, tetapi proses tersebut sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim. “Semuanya masih sedang disusun materi pembelaannya, kita akan jawab dan jelaskan dalam sidang pembelaan pada 28 Mei mendatang,” tandasnya.

Seperti diberitakan, JPU kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) DPRD Malinau Tahun 2002-2003, Ade Nandar Silitonga SH dan Agus Mudjoko SH, menuntut sanksi hukum atas terdakwa JLI , Ketua DPRD Malinau periode saat itu dan sekarang dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

Dengan tidak adanya alasan atau fakta hukum lain yang dapat menggugurkan tuntutan, maka kemudian JPU menuntut terdakwa JLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara ditambah denda sebesar Rp 50 juta

Ketua Demokrat Kaltim Bisa Terjungkal

Rapat pleno terbuka KPU Kaltim kemarin, masih menyisakan penghitungan rekapitulasi suara untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. Pasalnya, kedua daerah ini belum menyelesaikan penghitungan di tingkat PPK dan pleno di KPU kabupaten-kota. KPU Kaltim memutuskan melanjutkan kembali pleno terbuka pada Senin (27/4) di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. 

Agendanya, membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. Dilanjutkan penetapan calon terpilih dengan mekanisme dua tahap. Tahap pertama perolehan kursi parpol dan tahap kedua penetapan caleg terpilih. Hingga malam tadi, Kaltim Post baru berhasil menghimpun data untuk 11 kabupaten-kota. 

Meski PPU sudah diplenokan kemarin, tapi haria ini belum berhasil mendapatkan berkas hasil pleno dari KPU. "Memang belum ada pemberkasan. Pleno kali ini belum sampai tahap perolehan kursi," ucap Andi Sunandar, ketua KPU Kaltim. Namun demikian, dari rekapitulasi ini, perolehan sementara untuk DPR RI tidak banyak perubahan. Justru yang menarik persaingan di internal partai khususnya Partai Demokrat. 

Pasalnya, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Yusran Aspar yang sebelumnya selalu unggul di penghitungan tabulasi KPU Pusat, justru dari penghitungan sementara berada di urutan ketiga, setelah istri mantan Gubernur Kaltim Farida Ardans, dan istri Bupati Kutim Norbaiti bersaing di nomor satu dan dua. 

Farida unggul di peringkat pertama dengan perolehan 28.757 suara disusul Norbaiti dengan 26.633, dan Yusran di peringkat ketiga 18.310 suara. Namun hasil ini kemungkinan bakal berubah jika mantan bupati Penajam Paser Utara ini bisa mendulang suara signifikan di basisnya

Awang Dharma Bhakti : saya siap di periksa

Majelis hakim membeberkan data-data kontrak dan proses penunjukan langsung yang dianggap janggal, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Talisayan-Tanjung Redeb, Kabupaten Berau senilai Rp 33 miliar.

Sidang lanjutan dengan terdakwa Awang Dharma Bakti, mantan Kepala Dinas PU Kimpraswil Kaltim, Kamis (14/5) kemarin, memeriksa dua saksi, yakni Ersani (pimpinan proyek) dan Prijono Demo (Kasubdin PU Kimpraswil Bidang Bina Marga).  

Sidang dipimpin Tumpal Napitupulu SH didampingi hakim anggota Polin Tampubolon SH dan Hendri Tarigan SH sempat dibuat pusing atas jawaban para saksi yang dianggap tidak konsisten dan kurang memahami pertanyaan yang disodorkan majelis hakim.

Misalnya, Ketua Majelis Hakim Tumpal Napitupulu berkali-kali mempertanyakan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) proyek jalan Talisayan-Tanjung Redeb yang dilakukan penunjukan langsung ditandatangani Gubernur, Kepala Dinas Kimpraswil dan Pimpinan Proyek.

Dalam surat perintah kerja (SPK) proyek tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2002, sedang surat perintah kerja sementara (SPKS) dikeluarkan tanggal 24 April. Lebih janggal lagi, surat pengumuman penunjukkan langsung baru dikeluarkan tanggal 7 Mei 2002.

Ersani mengaku, tidak mengetahui adanya SPKS yang ditandatangani Awang Darma Bakti (ADB) selaku Kepala Dinas Kimpraswil sebagai penanggungjawab proyek tersebut. "Saya tidak tahu itu. Tidak pernah terima. Tahunya itu ada SPKS waktu saya diperiksa di Polda," jawab Ersani, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kamis (14/5).
Bahkan, Ersani mengaku, ada empat poin pertanyaan dalam berkas penyidikan Polda Kaltim ia cabut. Alasannya, tidak pernah ada pertanyaan itu. Mendengar pernyataan itu, Ketua majelis hakim Tumpal Napitupulu meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Abdoelah Noer Deny SH dan Eko Nugroho untuk menghadirkan penyidik dari Polda Kaltim yakni AKP Aji Sutrisno. "Saya minta penuntut umum menghadirkan penyidik Polda untuk dikonfrontir terkait keterangan di BAP," pinta Tumpal.

Tumpal kembali mempertanyakan kepada Ersani pada bulan April 2002 setelah ada SPKS itu, apakah ada pengerjaan di lokasi proyek itu? Sementara, lanjut Tumpal, pengumuman penunjukan langsung masih dalam proses.

Menjawab pertanyaan itu, Ersani mengatakan, pengerjaan proyek berdasarkan kontrak induk pada tanggal 8 Mei 2002. Namun, setelah beberapakali diberi penjelasan, Ersani menjawab, sejak dikeluarkan SPKS tanggal 24 April 2002 tidak ada pengerjaan.

"Tidak ada pengerjaan. Memang saya melihat ke lokasi bersama tiga kontraktor (antara lain PT Multi Puri Sejahtera). Itu atas permintaan kontraktor dan saya pakai biaya pribadi. Disana sekitar satu minggu," aku Ersani.

Sementara itu, Kepala Sud Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Prijono Demo juga dicecar majelis hakim yang mempertanyakan alasan mengajukan permohonan penunjukkan langsung. Prijono mengatakan, berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 2002 diperbolehkan.

Selain itu, Prijono juga ditanyakan atas usulan siapa mengusulkan penunjukkan langsung (PL) dan atas permintaan siapa gubernur menyetujui. "Dasarnya itu ada dalam Keppres Nomor 12. Kami mengajukan usulan ke gubernur untuk PL. Itu kebijakan gubernur, untuk menyetujui apabila dikerjakan penunjukan langsung," kata Prijono.(bud)

Tak Ada Tekanan dari Awang

Image via Wikipedia

PENASIHAT hukum terdakwa Awang Darma Bakti (ADB) Hamzah SH dan Arjunawan SH tidak mau tinggal diam, melihat saksi-saksi dari pihak terdakwa itu dicecar oleh majelis hakim. Saat majelis hakim memberikan kesempatan kepada Hamzah untuk bertanya kepada saksi, ia mempertanyakan proses pengajuan dan birokrasi penunjukkan langsung.

Hamzah secara tegas mempertanyakan, apakah saudara saksi ada tekanan atau intervensi saat memproses kontrak proyek tersebut. "Apakah saudara ditekan terdakwa dan gubernur? Saudara ada komunikasi sebelum membuat kontrak itu," tanya Hamzah, dalam sidang kemarin.

Menjawab pertanyaan Hamzah, Ersani mengataka secara tegas pada saat proses kontrak proyek tidak pernah ada intervensi atau tekanan. "Tidak ada tekanan," katanya singkat.

Begitu juga, Hamzah kembali mempertanyakan kepada Prijono Demo terkait usulan penunjukkan langsung (PL) yang berhubungan dengan kliennya. Prijono mengatakan juga tidak ada tekanan. "Tidak ada, karena itu menjadi kebijakan," ujarnya.(bud)

Gerbong Mega-Bowo Makin Panjang

Sebanyak tujuh partai gurem menyatakan diri bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra, yang mengusung Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebagai capres-cawapres. Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menyebutkan, tujuh partai yang menyatakan diri bergabung di koalisi, diantaranya, Partai Merdeka, PKNU, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, dan PNI Marhaenisme.

"Sudah ada tujuh partai lagi yang menyatakan bergabung bersama kami untuk berjuang bersama," kata Pramono, sesuai mendampingi pasangan Mega-Bowo mendaftar ke KPU, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5).

Ketua Umum Partai Buruh Mochtar Pakpahan dan Ketua Umum Pakar Pangan M Yasin tampak mengikuti rombongan mendaftar ke KPU. M Yasin, yang merupakan pentolan tim sukses SBY-JK pada pilpres 2004, mengatakan, partainya baru memutuskan bergabung malam tadi. Ia membantah, dukungannya kepada Mega-Bowo karena kecewa dengan SBY.

"Kita enggak bicara kecewa (atau) enggak kecewa. Yang jelas, dulu saya enggak punya partai, sekarang saya punya partai. Biarpun tidak lolos parliamentary threshold, harus ada sikap. Diam atau mendukung. Saya akhirnya tadi malam menentukan Pakar Pangan mendukung Mega-Prabowo," ungkap Yasin di KPU.

Alasan bergabung, menurutnya, PDI Perjuangan dan Gerindra memiliki visi misi yang sama dengan partainya, yaitu mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan.

SB Akhirnya Teken Berkas Koalisi Demokrat

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, sudah menandatangani berkas koalisi dengan Partai Demokrat, Sabtu ( 16/5 ) malam ini.

Dengan ditandatanganinya berkas ini, maka PAN memastikan berkoalisi dengan partai pengusung capres Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2009.

Kepastian ditandatanganinya berkas koalisi, diutarakan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, malam ini.

"Ketum PAN SB sudah tanda tangan berkas dukungan untuk mengusung pasangan SBY-Boediono, malam ini. Berkas saya bawa langsung dan dengan cepat diteken SB. Tuntas sudah dukungan PAN kepada SBY-Boediono," demikian Anas.

Saat ditanya, dimana pertemuan digelar, Anas mengatakan, di suatu tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Koalisi PAN-Demokrat memang sempat dirundung ketidakpastian setelah ada riak-riak perpecahan, saat dua tokoh partai, Soetrisno Bachir dan Ketua MPP Amien Rais memiliki preferensi koalisi yang berbeda.

Pada 2 Mei lalu, Rakernas PAN memutuskan berkoalisi dengan Demokrat. Namun, keputusan diambil tanpa kehadiran SB. Sebaliknya, SB saat itu dikabarkan lebih condong berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Probosutedjo: Rindu Soeharto, Pilih Prabowo

 “Kalau mau, pilihlah Prabowo, biar kenangan yang dulu terulang lagi,” kata Probosutedjo.

Probosutedjo, adik mantan Presiden Soeharto, mengajak rakyat Dusun Kemusuk, Bantul, memilih Prabowo Subianto dan partainya, Gerakan Indonesia Raya, dalam Pemilu. Jika rakyat menginginkan kesejahteraan seperti di masa Orde Baru, pilihlah Prabowo.
Probo mengungkapkan itu ketika berpidato di depan balai desa tempat kelahirannya itu. Probo bercerita tentang kemakmuran yang dialami Kemusuk di zaman Soeharto berkuasa. “Mau terulang lagi nggak?” tanya Probo kepada penduduk, Jumat 6 Maret 2009.

“Ya, mau,” jawab mereka beramai-ramai. “Kalau mau, pilihlah Prabowo, biar kenangan yang dulu terulang lagi,” kata Probo yang pernah dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung itu.
Penduduk di dusun kelahiran Soeharto dan Probo ini berkumpul setelah mengikuti serangkaian kegiatan Partai Gerindra. Gerindra antara lain melakukan sunatan massal gratis pada anak-anak.
Dalam kesempatan itu pula, Prabowo yang merupakan Ketua Dewan Pembina Gerindra meminta rakyat memilih partainya. “Saya mengajak kepada Bapak-Ibu jangan lupa tanggal 9 April kita beramai-ramai melakukan pemilihan umum dan jika ingin sejahtera maka pilihlah nomor 5,” kata Prabowo dengan lantang.

Ditanya Soal SB, Sekjen PAN Jawab Buat Apa Sih

Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan benar-benar bosan dengan pertanyaan wartawan yang terus mempertanyakan keberadaan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) dalam barisan koalisi pendukung SBY. Karena didesak wartawan soal pertanyaan yang sama, Zul akhirnya menjawab keras.

"Pertanyaan itu buat apa sih, pokoknya semua insyallah berakhir dengan baik," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2009).

Menurut Zul, keputusan Rakernas PAN tanggal 2 Mei di Yogyakarta sudah tegas mendukung SBY sebagai capres. Sebagai bentuk konsistensi dukungan, meski SB tidak tandatangan, PAN akan tetap mendukung pasangan SBY-Boediono.

"Pokoknya keputusan Rakernas tanggal 2 Mei kita berkoalisi dengan Partai Demokrat. Itu keputusan partai, kalau ada kader partai yang mendukung pasangan lain itu atas nama pribadi," papar Zul.

Jadi bagaimana dengan sikap SB terhadap dukungan koalisi ini, Zul menjawab, "Kalua sudah keputusan partai insyallah semua akan berakhir dengan baik."

Pakar Pangan Siap Perjuangankan Mega-Prabowo Sekuat Tenaga

Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto resmi mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guna mendukung Mega-Pro menang di Pilpres 2009, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) akan kerahkan kekuatan kader dan massanya secara penuh.

"Kami partai pendukung Mega-Pro siap untuk mengerahkan kekuatan kader dan massa untuk memenangkan itu. Saya yakin, para pendukung Pakar Pangan akan tetap mematuhi instruksi kantor pusat," kata Sekjen DPN Pakar Pangan, Jackson Kumaat, di Rumah Perjuangan, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2009).

Jackson menerangkan, kenapa partainya memilih untuk mendukung pasangan Mega-Prabowo, karena melalui musyawarah dan tanpa paksaan. "Kami partai pendukung yang kecil di sini, salut atas sikap kenegarawanan Pak Prabowo. Ini adalah simbol perjuangan rakyat yang ideal," jelasnya.

Seperti diketahui, pasangan Mega-Prabowo ini diusung dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra, yang didukung tujuh partai politik yang tidak lolos Parliamentary Treshold (PT), yaitu Partai Kedaulatan, Partai Merdeka, Partai Buruh, PPNU, PSI, PIS dan Pakar Pangan. Sebelumnya Pakar Pangan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Forum Antar-Parpol (Sekber FAP).

Saat itu, Sekber FAP yang beranggotakan 21 parpol kecil ini sepakat untuk mengusung pasangan Prabowo-Rizal Ramli. Namun, di hari terakhir menjelang pendaftaran capres-cawapres, sebagian parpol tersebut terpecah ke kubu
SBY-Boediono dan JK-Wiranto.

Tak Diteken SB, Berkas SBY Bisa Dikembalikan

Saat pendaftaran pasangan SBY Berbudi, Partai Demokrat menyertakan berkas partai-partai pendukung koalisi. Namun berkas tersebut tidak terdapat tanda tangan Soetrisno Bachir, selaku Ketua Umum PAN.

Berkas itu, bisa saja dikembalikan oleh KPU jika memang PAN belum menyetujui koalisi parpol pendukung SBY-Boediono.

"Nanti kita lihat dulu apakah benar PAN yang tanda tangan sekjennya. Kalau seperti itu nanti akan kami minta perbaiki, dikembalikan terlebih dahulu," ujar Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary.

Hal itu disampaikan dia usai acara pendaftaran peserta capres-cawapres di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (16/5/2009).

Pihaknya, tambah Hafidz, akan mengecek terlebih dahulu posisi PAN. Apakah partai ini sebagai partai pengusung SBY atau hanya partai pendukung saja.

"Kalau benar pengusung, harus ditandatangan oleh ketua umum, kalau tidak, bisa dikembalikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PD Bidang Politik, Anas Urbaningrum mengakui hingga saat ini Soetrisno Bachir belum juga menandatangani kontrak politik dengan Demokrat. PAN saat itu hanya diwakili oleh Sekjennya saja, Zulkifli Hasan.

"Kami sudah menandatangai kontrak politik dengan semua partai, namun dengan PAN nanti sebentar lagi," pungkasnya.

syafii : di iran saja calon Presidennya ada 475 orang

Syafii Maarif: Pilih Calon Pincang Daripada yang Lumpuh

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengomentari 3 pasangan capres dan cawapres yang baru mendaftarkan diri. Ia meminta rakyat memilih calon terbaik dari pilihan yang tersedia, meski kurang memadai.

"Pilihlah calon yang pincang daripada yang lumpuh," kata Syafii usai acara peluncuran buku di Hotel Gran Melia, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2009) malam.

Menurut Buya Syafii, sapaan akrabnya, ketiga calon yang ada tidak paham tentang cita-cita bangsa Indonesia. Jadi sebaiknya, rakyat menerjemahkan sendiri siapa yang terbaik sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, ia juga menilai 3 pasangan itu masih terlalu sedikit. Jika dibandingkan dengan Iran, jumlah pasangan capres dan cawapres di Indonesia tidak memadai.

"Kalau cuman 3 saja sedikit, di Iran itu calonnya 475, jadi biar saja rakyat yang menentukan," tutupnya.

Related articles by Zemanta

• Smart Power in Indonesia (mydd.com)
• The Axis of Upheaval: Somalia, Russia, and Mexico (paul.kedrosky.com)
• Mira Mira on the Wall (socialactions.net)

Gus Mus Sambut Positif Pencalonan Boediono

Calon Presiden Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih
Gubernur BI Boediono sebagai cawapres. Hal ini disambut positif oleh sesepuh Nahdhatul Ulama (NU) Mustafa Bisri.

"Ya nggak apa-apa, orang-orang partai kan banyak, sekali-kali bukan dari orang parpol," kata Gus Mus, begitu ia biasa disapa, usai menghadiri acara peluncuran buku di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2009) malam.

Ia menambahkan, ketiga pasangan calon yang ada semua berpeluang menjadi pemimpin bangsa. Dukungan penuh ia sampaikan pada ketiga pasangan, karena mereka adalah putra-putri terbaik bangsa,

"Mereka semua bagus, karena tokoh-tokoh Indonesia," cetusnya.

Ketiga pasangan, lanjut Gus Mus, juga mempunyai kelebihan yang sama. Oleh karena itu, ia meminta pada masyarakat untuk lebih arif dalam memilih nantinya.

"Pokoknya semua saya dukung," pungkasnya.