:+:ROAD TO RI-1 2009:+:: 5/3/09

08 May, 2009

Wacana Rakernas Ulang Dinilai Langgar AD/ART PAN

Keinginan sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pasca-Rakernas di Yogyakarta dinilai melanggar AD/ART partai. Sesuai aturan partai, seharusnya Rakeras ulang itu melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Bila ada yang menghendaki Rakernas ulang pasca-Rakernas PAN Yogyakarta, maka itu adalah inskonstitusional," kata Ketua DPD PAN Majalengka, Sukarsah, yang dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2009).

Menurut Sukarsah, di dalam AD/ART PAN disebutkan bahwa Rakernas dilakukan sekali dalam setahun. "Keputusan Rakernas sudah disahkan, sudah ada rekomendasi hasil Rakernas yang harus ditindaklanjuti oleh DPP PAN. Daripada Rakernas ulang, lebih baik Kongres Luar Biasa saja," ungkapnya.

Dijelaskan Sukarsah, ada beberapa indikasi akan digelarnya Rakernas ulang oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan hasil Rakernas. Namun dirinya enggan menyebut siapa yang dimaksudkannya ingin menggelar Rakernas ulang.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Empat Lawang, Sumatera Selatan, Joncik Muhammad
mengatakan, munculnya wacana Rakernas ulang pasca-Rakernas Yogyakarta dikarenakan hasil Rakernas tidak sesuai harapan dan keinginan pihak-pihak yang punya kepentingan.

"Menurut saya, permintaan Rakernas ulang adalah karena agenda tersembunyi atau terselubung tidak diakomodasi dalam keputusan Rakernas. Misalnya gagalnya koalisi dengan Partai Gerindra dan gagalnya Soetrisno Bachir diusung menjadi cawapres PAN," jelasnya.

Adik Prabowo Bantah Beri SB Uang Jutaan Dolar

Partai Gerindra disebut-sebut menggelontorkan dana jutaan dolar AS agar Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir mendukung Prabowo. Isu ini dibantah Gerindra keras-keras.

"Nggak bener itu. Itu bohong," tegas Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo usai mendengarkan curhat warga soal DPT di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (3/5/2009).

Menurut Hashim, jelas sekali ada skenario atau fitnah untuk menjatuhkan Prabowo. Ada skenario dari penguasa untuk mencegah Prabowo maju sebagai capres.

"Ini skenario dari penguasa. Jangan bohong-bohong begitulah. Saya kesal Indonesia ini memang sarang fitnah," ujar pria yang juga pengusaha ini.

Hashim melihat isu tersebut sengaja dihembuskan menjelang pilpres, untuk menghalangi langkah kakaknya melaju sebagai capres.

"Semua tahu satu-satunya orang yang bisa kalahkan SBY kan Prabowo. Maka banyak fitnah-fitnah itu. Masa 40 juta dollar untuk apa itu?" pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir(SB) pun telah membantah menerima uang terkait komunikasi politik kedua partai. Bantahan itu dikatakan SB dalam pidatonya di Rakernas PAN di Yogyakarta, Kamis (2/5/2009).

"Selama ini ketika membangun komunikasi politik dengan partai lain, saya tidak mengambil sepeser pun keuntungan pribadi. Demi Allah saya tidak menerima desas-desus US$ 2 juta," bantah SB saat itu.

Nasib Prabowo Sudah Tamat

Keinginan Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Prabowo Subianto menjadi capres bakal terganjal. Satu-satunya partai yang diharapkan mampu mengusung Mantan Danjen Kopassus itu sebagai capres, yaitu PDIP, sudah final mencapreskan Mega. Posisi capres Prabowo pun menjadi terancam.

"Kita konsisten untuk ini (capres Mega). Kita nggak berfikir yang lain-lain. Kita fokus mencalonkan Bu Mega dengan wapres yang kita sediakan," kata ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada detikcom, Kamis (7/5/2009).

Menurut putra politisi gaek PDIP Sabam Sirait ini, PDIP akan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang masih memungkinkan mendukung Mega sebagai capres. Hal yang sama juga dilakukan terhadap para tokoh dan pimpinan parpol yang mau bergandengan dengan Mega.

"Pertemuan-pertemuan terus kita lakukan. Rapat-rapat juga kita lakukan, kan tinggal finishing," paparnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrat, Maruarar membantah ada rencana itu. Yang pasti jawabnya, PDIP solid mendukung Mega sebagai capres. Soal cawapres akan dibahas dalam waktu dekat.

"Tidak ada itu (koalisi dengan PD). Kita solid. soal cawapres, sebentar lagi kita putuskan," pungkasnya.

Dukung SB, 20 Orang Demo di Kantor PAN

Sekitar 20 orang dari Rumah Biru Foundation, salah satu sayap organisasi Partai Amanat Nasional (PAN), menggelar aksi di depan Rumah PAN. Mereka menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) dan mendesak Hatta Radjasa mundur.

Pantauan detikcom di Rumah PAN, Jl Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2009), sekitar 20 orang pemuda dari Rumah Biru itu datang dengan metromini. Mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk di halaman Rumah PAN.

"Kita menolak hasil Rakernas Yogya. Kita ingin mendukung SB sebagai mandataris partai yang sah," ujar Ketua Rumah Biru Abdul Ghofur di lokasi.

Dalam orasinya, mereka mendesak agar Hatta Radjasa segera mundur dari jabatan Mensesneg. Mereka menilai Hatta tidak berkontribusi maksimal terhadap rakyat dan PAN selama menjabat sebagai menteri.

"Hatta!" teriak sang orator. "Mundur!" sahut peserta aksi. "SB!" terik sang orator lagi. "Maju!" timpal peserta aksi.

Aksi ini sempat membuat jalan di depan Rumah PAN tersendat. Sebab metromini yang ditumpangi para peserta aksi diparkir di pinggir jalan dan memakan badan jalan. Beberapa petugas polisi tampak mengatur lalu lintas.

Pendukung Soetrisno Bachir akan Gelar Rakernas Tandingan

Rapat kerja nasional (Rakernas) PAN yang digelar di Yogyakarta dianggap tidak sah. Untuk itu, akan ada rakernas khusus pada tanggal 9 Mei 2009 di Jakarta.

"Tanggal 9 Mei tetap akan digelar rakernas khusus di Hotel Sahid, Jakarta, yang dihadiri peserta sesuai AD/ART," kata fungsionaris DPP PAN Adang Durahman kepada detikcom, Minggu (3/5/2009).

Menurut Adang, Rakernas Yogyakarta tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN. Seharusnya, Rakernas dihadiri 1.200 orang yang terdiri dari seluruh pengurus DPP, utusan DPW dan anggota fraksi DPR.

"Tapi rakernas Yogya hanya dihadiri 380 orang, tanpa dihadiri seluruh departemen DPP," tambahnya.

Lebih lanjut, Adang menjelaskan, seharusnya utusan DPW diatur oleh ketua, sekretaris, bendahara dan ketua Bappilu PAN. Selain itu, keputusan rakernas secara aklamasi juga dinilai bohong besar, karena perwakilan dari Jawa Timur walk out dan 4 DPW menolak.

"Kesalahan terbesar lain, SB selaku ketua umum tidak pernah menandatangani surat undangan rakernas, karena sedang di Singapura. Ini pelanggaran AD/ART dan masuk pidana," tutupnya.

Menimbang Peluang Hatta Radjasa

Seperti diduga, Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan Hatta Rajasa sebagai cawapres yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2009. Hatta, yang memang dari awal dijagokan oleh Ketua MPP PAN Amien Rais, tinggal menunggu saja putusan SBY.

Mungkinkah SBY akan menerima Hatta? Sebagai menterinya SBY, Hatta memang mempunyai kedekatan dengan suami Ani Yudhoyono tersebut. "Hatta dengan Pak SBY chemistry kena," ujar pengamat politik dari LIPI, Lili Romli kepada detikcom, Minggu (3/5/2009).

Tapi, menurut Lili, chemistry saja tak cukup. Apalagi, selama ini ada beberapa nama cawapres SBY yang dianggap lebih kuat dan memiliki basis massa yang lebih banyak.

"Misalnya Hidayat Nurwahid. Dalam berbagai survei, peluangnya lebih besar dibanding cawapres lainnya," kata Lili.

Di samping itu, imbuh Lili, tidak bulatnya dukungan PAN terhadap Hatta menjadi catatan tersendiri buat SBY. Dikhawatirkan, PAN tidak maksimal mendukung SBY-Hatta.

Image by Getty Images via Daylife

"Tapi saya kira Pak Amien masih punya pengaruh di Muhammadiyah. Jadi jalur Muhammadiyah masih kuat," imbuhnya.

Soal ketidakhadiran Soetrisno Bachir saat memutuskan hasil Mukernas? "Mungkin ini karena Pak Amien Rais mendahului (SB) yang membuat ketersinggungan DPP," jawab Lili.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berterimakasih atas dukungan PAN terhadap pencapresan SBY. Namun soal Hatta yang diusulkan PAN, semua berpulang kepada SBY, sang penentu siapa pendampingnya.

Arbi Sanit : PAN Gabung Demokrat Belum Tentu Menang

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat yang akan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres. Namun gabungnya partai bentukan Amien Rais ini belum tentu memuluskan langkah SBY untuk melenggang ke kursi RI-1.

"Itu belum sebanding. Coba saja dibandingkan dengan koalisi besar," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada detikcom, Sabtu (3/5/2009) malam.

Menurut Arbi, meski kemungkinan menang dalam Pilpres putaran pertama, SBY akan mengalami kesulitan untuk memenangkan koalisi besar yang dimotori oleh PDIP dan Golkar.

"Dalam putaran kedua belum tentu menang. Karena dalam kontrak disebutkan, kalau sudah kalah ya bersatu," imbuh pria yang sering menguncir rambutnya ini.

"Tapi tentunya tambah kekuatan pastinya," ujarnya.

Dia menambahkan, jika Demokrat ingin lebih kuat, hendaknya lebih memformalkan rencana koalisinya dengans alah satu partai besar lain, yakni PPP. PPP dianggap mampu makin mengokohkan SBY untuk memenangkan pilpres.

"PPP dalam koalisi besar kan belum ikut. Yang jelas PPP suaranya besar sekali," pungkas Arbi.

Tolak Hatta, Kader PAN Probolinggo Cap Jempol Darah

Sejumlah kader dan fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Probolinggo, Senin, (6/5/2009) melakukan aksi tandatangan dan cap jempol darah. Mereka menolak Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY dalam Pilpres 2009.

Aksi yang digelar di kediaman Ketua DPC PAN Margi Budhiarto di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan ini sebagai bentuk penolakan atas hasil keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) yang diadakan di Yogyakarta tanggal 2 Mei 2009.

Sambil berorasi, puluhan kader yang memenuhi halaman kediaman ketua PAN Kabupaten Probolinggo ini menggelar sepanduk berukuran 1 X 9 meter untuk dibubuhi tanda tangan dan cap jempol darah. Selain itu, spanduk bertuliskan, 'Jangan Khianati SB yang Telah Banyak Berbuat untuk PAN, 'Rakernas Yogya Cacat' dan 'SB Harga Mati'.

Dalam rakernas tersebut memutuskan PAN akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menetapkan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden yang diusulkan mendampingi Susilo Bambang Yudoyono.

"Ini kan salah satu bentuk pengingkaran, karena Pak Amin Berjanji dalam raker itu tidak akan ada keputusan", ungkap Margi berapi-api.

Atas keputusan itu Margi Budiharto menilai, rakernas yang dihadiri oleh 33 DPW tersebut melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Margi, bersama simpatisannya menganggap keputusan rakernas itu tidak perlu didukung sebab tanggal 9 Mei mendatang, PAN akan menggelar rakernas yang sama.

"Kami mempercayakan dan memberikan amanah seluas-luasnya kepada SB. Mau dibawa kemana dan mau berkoalisi dengan partai mana. Saya yakin beliau otaknya jernih dan handal dalam memajukan PAN", pungkasnya

Ketua DPR Pesimistis KPU Mampu Umumkan Hasil Pemilu 9 Mei

Lambatnya rekapitulasi manual penghitungan suara Pemiu Legisatif
menimbulkan keraguan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu mengumumkan hasil pemilu tepat waktu pada Sabtu 9 Mei 2009.

"Saya agak meragukan juga apalagi katanya baru 85 persen rekapitulasi
yang selesai," kata Ketua DPR Agung Laksono usai melantik anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Agung berharap KPU mau mengebut proses rekapitulasi yang hanya menyisakan waktu 2 hari ini.

Sebab jika KPU terlambat dan menggeser waktu pengumuman dari jadwal yang telah ditentukan, wakil ketua umum Partai Golkar ini khawatir hal itu akan mengganggu kinerja KPU lainnya, yakni menyiapkan Pilpres yang hanya tinggal 2 bulan lagi.

"Kalau KPU terlambat maka bisa ganggu jadwal lainnya, dan komplikasi
politiknya akan besar kalau ada penggeseran-penggeseran agenda lagi," paparnya.

DPT Pilpres

Image via Wikipedia

Agung juga menyoroti kinerja KPU untuk membereskan soal DPT dalam Pilpres 2009 yang belum optimal. Ia mengharapkan tidak ada lagi komplain dan kekisruhan di masyarakat gara-gara penyusunan DPT tidak beres.

"Sosialisasi terhadap agenda tersebut secara jelas agar masyarakat lebih aware haknya. Saya harap ini menghasilkan DPT yang jauh lebih baik dan seratus persen tidak ada masalah lagi," kata Agung.

Hatta R adjasaDatang ke Rumah Megawati

Komunikasi politik yang ringan-ringan saja. Itulah pengakuan Mensesneg Hatta Rajasa soal isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu 6 Mei kemarin.

"Ya, yang ringan-ringan saja. Saya kira soal bangsa secara keseluruhan," kata Hatta di Kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2009).

Hatta mengatakan tidak punya kompetensi bicara mengenai perpolitikan antara
PDIP dan Partai Demokrat (PD). Kedatangannya ke rumah Mega juga tidak karena diutus khusus oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ditanya apakah kedatangannya ke rumah Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dalam rangka menjembatani pertemuan SBY dengan Mega, Hatta cuma tertawa lebar.

Kalaupun terjadi pembicaraan politik, lanjut pria asal Palembang ini, dia bicara secara makro. Yaitu, bagaimana bangsa Indonesia ke depan.

"Katakanlah dalam satu NKRI, dalam suatu kebersamaan yang besar. Dalam melihat bangsa ini ke depan. Ya hal-hal seperti itu," ujarnya.

Menurut Hatta, tujuannya ke rumah Megawati yang pasti adalah untuk membicarakan status kepemilikan rumah tersebut. Rumah itu, lanjutnya, sudah resmi menjadi milik Megawati.

"Iya itu penting, karena Setneg itu menyangkut seluruh hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga maupun mantan-mantan presiden. Itu Setneg urusannya," jelas Hatta.

"Ke sana pakai mobil apa?" telisik wartawan.

"Ya mobil kantorlah. Pokoknya pembicaraan konteksnya untuk kepentingan bangsa ini," pungkas mantan Menteri Perhubungan ini.

07 May, 2009

JK Diminta Mundur dari Wapres

Keputusan Jusuf Kalla (JK) untuk nyapres dinilai kian merenggangkan hubungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Imbauan agar JK mundur dari kursi Wakil Presiden pun bermunculan.

Namun, Ketua DPR Agung Laksono menganggap, usulan itu terlalu berlebihan. Menurutnya, JK tidak perlu mundur dari jabatan Wapres.

"Tidak perlu," ujar Ketua DPR Agung Laksono kepada detikcom usai melantik anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, usulan JK mundur dari posisi Wapres terlalu berlebihan. Sebab jika timbul kekhawatiran pencapresan JK akan menggganggu jalannya pemerintahan, seharusnya pula kekhawatiran yang sama dialamatkan kepada SBY.

Dan karena itu JK dinilainya tidak perlu mundur dari posisi wapres. Sebab, jika JK mundur, maka jalannya pemerntahan justru semakin sulit.

"Ya kalau mundur, siapa yang menjalankan pemerintahan?" kata Agung balik bertanya.

Agung menambahkan, tidak ada aturan yang mengharuskan seorang wapres yang menjadi capres harus mundur atau nonaktif dari jabatannya. Yang ada, kata Agung, hanyalah aturan bahwa jika dalam masa kampanye, maka pejabat pemerintahan harus nonaktif sementara. Dan itu pun sudah dipraktekkan saat kampanye pemilu legislatif lalu.

"Jadi ketentuan itu saat kampanye saja," tutupnya.

PD Akui Jalin Komunikasi dengan PDIP

Mendekati waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres, elit Partai Demokrat (PD) dan PDIP diam-diam menjalin komunikasi politik. Tidak tertutup kemungkinan puncaknya pertemuan SBY-JK yang bisa jadi sekaligus menandai bergabungnya PDIP ke dalam koalisi sedang PD bangun.

Demikian jawab Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dikonfirmasi tentang isu rencana pertemuan SBY-Mega. Termasuk komunikasi yang dijalin dua parpol setelah lima tahun terakhir berada dalam posisi berseberangan.

"Bahwa sedang ada komunikasi antara PD dan PDIP adalah benar adanya. Yang jelas PD mendukung kalau ada petemuan antara Pak SBY dan Ibu Mega, pasti banyak faedahnya," kata Anas pada detikcom, Kamis (7/5/2009).

Mantan anggota KPU ini menegaskan, PD menjalankan kebijakan pintu terbuka. Meski lima tahun ini hubungan PD-PDIP penuh gejolak, tapi komunikasi antara tokohnya tidak pernah terputus dan karenanya wajar bila sekarang berlanjut.

"PD tidak memposisikan PDIP sebagai musuh, justru sparing partner untuk pembangunan demokrasi," imbuhnya.

Anas enggan mengungkap apa yang menjadi materi pokok dan target besar dari komunikasi politik sedang berjalan. Politik selalu menyediakan ruang bagi berbagai kemungkinan dan segala kemungkinan bisa terjadi.

"Kita tunggu saja apa hasilnya, yang jelas membuka komunikasi jauh lebih bermakna positif ketimbang putus komunikasi," pungkas dia.

Hatta Rajasa Isyaratkan Siap Jadi Cawapres SBY

Politisi PAN Hatta Rajasa mengisyaratkan bersedia menjadi cawapres SBY jika ditunjuk oleh SBY. Hal ini membantah berita sebelumnya yang mengatakan Hatta mundur dari bursa cawapres SBY.

"Saya berharap Rapimnas di Yogya adalah keputusan yang sudah final," kata Hatta di Kompleks Setneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2009).

Rapimnas PAN di Yogyakarta memutuskan Hatta diusung menjadi cawapres SBY. 28 DPW PAN secara aklamasi memilih Hatta. Sementara 4 DPW lainnya tidak sepakat.

Menurut Hatta, dengan demikian tidak diperlukan lagi diadakan Rapimnas PAN di Jakarta pada 9 Mei 2009.

Hatta mengklarifikasi seputar isu dirinya mundur dari cawapres SBY. "Cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden (SBY). Jadi kalau ada koalisi dan masing-masing membawa calon wapres itu nanti membawa kesusahan," jawab Hatta saat ditanya rumor mundurnya dari bursa cawapres SBY.

"Soal maju mundur itu kan kalau sudah ada start. Saya maju saja tidak kemarin," cetus lulusan ITB ini.

PD Berharap Mega Segera Bertemu SBY

Partai Demokrat (PD) berharap antara ada pertemuan segera antara SBY dengan Megawati. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi agar pembangunan bangsa dapat dilakukan secara bersama-sama.

"Alhamdulilah kalau Ibu Mega mau ketemu SBY, dari dulu kan pengen ketemu hanya waktunya belum bisa. Pemimpin kan harus bersatu padu," kata Ketua Fraksi PD, Syarif Hasan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Menurut Syarif, sekalipun PDIP adalah partai oposisi namun bisa saja menjadi teman koalisi dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Hal itu disebabkan kedua partai memiliki arah kebijakan yang tidak jauh berbeda.

"Kita kan belum pasti oposisi, semua bisa terjadi seperti itu, bisa saja kami berkoalisi dengan PDIP, platform kami kan sama," ujar Syarif.

Image via Wikipedia

Bagi suami Ingrid Kansil ini, dalam politik tidak ada kawan abadi dan lawan abadi. Karena kepentingan dalam politik itu selalu menjadi menu utama. "Tidak ada istilah kawan tidak ada istilah lawan," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Syarif juga mengungkapkan bahwa PD hingga saat ini masih membuka pintu koalisi dengan Golkar dan parpol lainnya termasuk PDIP. "Peluang akan selalu ada sebelum ada Janur Kuning Melengkung. Jadi masih bisa berkoalisi dengan siapapun termasuk Golkar dan PDIP," pungkas Syarif.

Boediono Cawapres SBY, Kedaulatan Ekonomi Bangsa Terancam

Masuknya nama Boediono sebagai kandidat cawapres SBY membuat sejumlah kalangan ketar-ketir. Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy menilai kedaulatan ekonomi Indonesia semakin terancam bila SBY-Boediono akhirnya terpilih sebagai capres-cawapres mendatang.

"Kita tinggal tunggu saja kehancuran ekonomi Indonesia. Negara kita bakal menjadi antek neoliberal. Padahal Amerika Serikat saja yang jadi dedengkot aliran tersebut sudah porak-poranda ekonominya," kata Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi detikcom, Selasa (5/5/2009).

Noorsy mengatakan, karakter Boediono adalah textbook thingking. Sehingga dia tidak bisa

Image by London Summit via Flickr

berpikir alternatif untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kemiskinan.

"Boediono hanya tahu bagaimana menarik investor asing yang akan menguasai perekonomian kita. Bukan menyelesaikan masalah perekonomian yang saat ini kita hadapi," tegas.

Aliaran neoliberalisme, lanjut Noorsy mengagungkan persaingan dan kebebasan individu. Sedangkan masyarakat Indonesia umumnya punya karakter mementingkan kerja sama dan persaudaraan sosial.

"Jadi kalau Boediono terpilih jadi wapres, tinggal tunggu waktu saja bangsa kita jadi budak asing," pungkasnya

Konflik PAN berlanjut

Jakarta - Konflik internal di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi bakal berjalan panjang. Sebab Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir sampai saat ini masih belum mau menerima hasil keputusan Rapimans Yogya yang mencalonkan Hatta Rajasa sebagai cawapres tunggal SBY.

"Mas Tris sampai sekarang belum bisa menerima hasil itu. Karenanya, ini bisa panjang kalau kubu Pak Amien tidak membicarakan masalah Rapimnas dari hati ke hati lagi," kata pengurus DPP PAN yang tidak mau disebutkan namanya kepada detikcom, Selasa (5/5/2009).

Menurut anggota DPR RI ini, jika sampai pengajuan capres dan cawapres konflik internal ini tidak terselesaikan, PAN terancam tidak memberikan dukungan secara resmi kepada capres tertentu. Sebab SB akan menghambat tanda tangan dukungan PAN terhadap capres tertentu jika masalah internal tidak terselesaikan dengan baik.

"Saya dengar Mas Tris benar-benar kecewa. Kalau hasil Yogya dipaksakan tanpa ada pembicaraan lagi, kabarnya Mas Tris tidak akan menandatangani surat dukungan parpol," paparnya.

Saat ditanya bagaimana jika seandainya langkah SB yang menolak menandatangani dukungan resmi PAN kepada SBY dan PD, apakah tidak takut digulingkan, sumber itu menjawab," Mas Tris itu merasa kurang apa usahanya dia selama ini untuk mempertahankan suara PAN. Tapi apa yang dia dapat. Akhirnya, muncul semacam pemikiran, tidak peduli mau diapakan dia."

Untuk diketahui, konflik internal PAN memuncak saat digelarnya Rakernas PAN di Yogyakarta. Dalam Rakernas itu sebelumnya disepakati bahwa hasilnya tidak akan menyebutkan nama tertentu untuk cawapres, karena soal cawapres secara final akan diputus dalam Rakernas ke 2 PAN di Jakarta tanggal 9 Mei mendatang.

Tetapi yang terjadi dilapangan justru keputusan pencalonan tunggal Hatta Rajasa sebagai satu-satunya kader PAN yang akan diusung dalam bursa cawapres SBY. Kontan saja keputusan ini menjadikan SB dan kubunya merasa ditelikung.

Wiranto: Jadi Cawapres Bukan Hal yang Hina

Wiranto menolak tudingan dirinya haus kekuasaan. Bagi mantan capres Golkar di 2004 lalu ini, posisi capres dan cawapres sama saja. Hanya beda tipis.

"Karena bagi saya jabatan hanya wahana pengabdian, selain itu antara capres dan cawapres hanya beda dua huruf. Untuk apa merasa hina," kata Wiranto usai diskusi di Jl Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2009).

Alasan dia turun derajat menjadi cawapres pun semata-mata untuk berbakti pada bangsa Indonesia.

"Saya juga tidak ingin perjuangan saya tumpul karena tidak jadi capres," terangnya.

Image via Wikipedia

Lalu kenapa memilih bergabung kembali dengan Golkar? "Saya dulu berasal dari Golkar. Sehingga tidak langsung saya berasal dari sana," tutup Ketua Umum Hanura ini.

SBY 'Obat' Perpecahan PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) tengah dilanda masalah internal menjelang Pilpres 2009.
Capres SBY dinilai bak menjadi obat mujarab untuk

Image by London Summit via Flickr

menyembuhkan luka di tubuh partai berlambang matahari biru ini.

"Kalau Pak SBY mengambil Pak Hatta, permasalahan dalam tubuh PAN akan dengan sendirinya selesai," tutur Ketua DPP PAN, Patrialis Akbar, kepada detikcom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Menurut Patrialis, permintaan DPD PAN agar digelar rapimnas lagi tidaklah realistis. Peraturan dalam tubuh PAN jelas mengatur rapimnas hanya sekali saja.

"Saya kira tidak mungkin, karena memang aturan mainnya cuma sekali. Rakernas aturan mainnya hanya DPP, kalau DPD dibawa ya gimana ribut terus," ujarnya.

Menurut dia, jalan terbaik adalah berdoa dan berusaha terus melobi supaya SBY memilih Hatta Radjasa sebagai cawapres pendampingnya. Dengan demikian perpecahan dalam tubuh PAN terobati.

"Harapan saya secara internal damai-damai,

Image via Wikipedia

kita ingin aspirasi kita bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh SBY," tutur Patrialis.

Mengenai kabar perpecahan rencana mundurnya sang ketua umum, Sutrisno
Bachir, Patrialis mengaku tidak tahu-menahu. Bagi dia, hal itu baru kabar burung yang belum jelas juntrungannya.

"Saya belum dapat konfirmasi, saya baru dengar kabar burung saja. Rapat tiap minggu ada, saya tiap hari Rabu gelar rapat untuk berkomunikasi internal," pungkasnya.

Dukung Rencana SB Mundur, BM PAN DIY Sujud Syukur

Yogyakarta - Isu akan munduRNYa Soetrisno Bachir (SB) sebagai Ketua Umum PAN disambut baik Barisan Muda (BM) PAN Yogyakarta. Mereka menilai, sebaiknya SB menerima hasil Rakernas PAN di Yogya yang mengusulkan Hatta Radjasa sebagai cawapres SBY.

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur itu, puluhan anggota BM PAN DIY melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan di kantor DPW PAN DIY di Jl Ngeksigondo, Kotagede, Yogyakarta, Kamis (7/5/2009) pukul 16.15 WIB.

"Kalau SB ingin mundur dari ketua umum, seluruh kader merasa bersyukur, demi kebesaran partai," ungkap Ketua BM PAN DIY, Ahmad Yohan.

Yohan mengatakan bila ada ungkapan bila SB didholimi itu adalah pernyataan tidak benar. Namun bila SB benar-benar mau mundur, kondisi partai akan menjadi kondusif dan lebih baik. Sebab saat ini sudah mulai muncul rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan di DPP yang didominasi oleh sekelompok orang. Kekalahan PAN di beberapa daerah termasuk Yogyakarta akibat tidak bekerjanya partai dengan baik.

"Tidak ada kerja-kerja institusi partai. DPP tidak pernah memberikan inspirasi yang lebih baik untuk partai, tapi selama ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Yohan yang menyentil ketika sang ketua umum banyak beriklan dengan 'hidup adalah perbuatan.'

Menurut dia, semua pihak hendaknya mengakui hasil rakernas PAN di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2009. Sebab hal itu merupakan keputusan tertinggi. Pihaknya juga akan mengawal hasil rakernas tersebut.

"SB mundur adalah jalan terbaik dan kami siap membela Amien Rais. Kami tak ingin Amien Rais dilecehkan. Dia adalah pendiri dan ketua umum PAN selama dua periode," tegas Yohan didampingi Ketua Simpatik DIY, Rusni Abdullah dan Sekretaris BM PAN DIY, Eko Masruri.

Usai membacakan pernyataan sikapnya mereka kemudian meneriakan yel-yel "SB mundur dan PAN menang" berkali-kali sambil mengacungkan genggaman tangan kanan ke atas. Setelah itu mereka kemudian melakukan sujud syukur bersama-sama.

Sekadar diketahui, Rapimnas PAN yang digelar di Yogyakarta memutuskan mengusulkan Hatta sebagai cawapres SBY. Keputusan ini disebut-sebut memicu kekecewaan SB selaku Ketua Umum PAN karena hal itu melanggar kesepakatan yang diambil dalam pertemuan dirinya dan Amien Rais. Salah satu kesepakatan itu adalah rakernas di Yogya tidak memutuskan hasil final, ternyata membuat keputusan final.

Kekecewaan inilah yang kemudian kabarnya membuat SB berniat mundur. SB sendiri belum bisa dikonfirmasi mengenai kabar tersebut.

KPU Umumkan Hasil Pemilu 2009 Tepat Waktu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan akan memenuhi jadwal pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2009 pada 9 Mei lusa. Meski hingga H-2 ini baru 85 persen suara nasional yang sudah ada hasil rekapitulasinya.

"KPU siap mengumumkan hasil penghitungan suara dan komposisi kursi legislatif tanggal 9 Mei 2009 dan dijadwalkan pada pada pukul 19.30 WIB," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Pernyataan Ketua MK ini merupakan salah satu hasil rapat koordinasi tentang perkara penyelesaian hasil Pemilu 2009. Rakor diikuti oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Ketua MA Harifin A Tumpa, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.

Sejauh ini masih ada 5 provinsi yang hasil suaranya belum tuntas dihitung. Dua di antaranya adalah Papua dan NTT yang kebetulan pelaksanaan pemungutan suaranya di beberapa daerah pemilihannya tidak bisa serempak dengan jadwal nasional.

Seperti diberitakan, pelaksanaan rekapitulasi manual yang kelak akan ditetapkan sebagai hasil Pemilu 2009 dan rujukan bagi pembagian kursi legislatif 2009-2014, tidak sepenuhnya mulus. Ada banyak perwakilan partai politik yang menolak mengesahkan hasil penghitungan suara di tingkat KPUD karena menduga ada praktek penggelembungan dan pencurian suara.

Jika SBY Kalah di Pilpres, Suara Lari ke JK-Wiranto

Pilpres 2009 akan digelar pada 9 Juli 2009. Jika SBY kalah di putaran pertama di Pilpres maka suaranya diprediksi akan lari ke JK-Wiranto di putaran berikutnya.

"Saya kira akan ke JK-Wiranto, terutama JK karena antara Golkar dan Demokrat punya karakteristik pemilih yang sama dan secara ideologi mereka juga memiliki kesamaan," kata Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, saat ditanya prediksi jika SBY kalah di Pilpres maka suara akan diberikan ke pasangan capres-cawapres mana.

Hal ini disampaikan dia usai acara Jurnalis Meeting bertajuk "Pemilu 2009 menghasilkan pemerintahan untuk rakyat?" di Jatipadang V nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2009).

Menurut dia, JK-Wiranto diprediksi dapat merebut suara jika ada 3 pasangan capres-cawapres.

"Apalagi, JK kuat di luar Jawa. Saya kira suara luar Jawa larinya ke JK, terutama Indonesia Bagian Timur. Apalagi JK punya jaringan ke Minangkabau," ujarnya.

Yudi mengatakan pecahnya suara DPD Partai Golkar tidak mempengaruhi suara JK-Wiranto. "Saya kira luar Jawa hampir semuanya ke JK. Maka itu, urusan di dalam Jawa adalah urusan Wiranto bagaimana mendapatkan suara," kata dia.

03 May, 2009

Hidayat Ajak Mahasiswa Pilih Parpol Islam

Jakarta - Hidayat Nur Wahid mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk memilih partai Islam. Hidayat menyadari rendahnya partisipasi pemilih yang memilih partai Islam pada Pemilu 2009.

Image by squid697 via Flickr

"Partainya boleh PAN, PMB, atau PKB kalau mau, tapi yang penting untuk kemaslahatan umat Islam," tutur Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Hal ini disampaikan Hidayat saat memberikan sambutan penutupan pelatihan akhir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2009).

Menurut Hidayat, perolehan suara partai Islam dalam Pemilu 2009 adalah yang terendah dalam kurun waktu 3 pemilu terakhir. Namun menurut Hidayat, di pemilu yang akan datang, kemungkinan peningkatan suara parpol Islam masih sangat memungkinkan.

"Sekalipun akumulasi partai Islam terendah sejak pemilu sebelumnya, masa depan parpol Islam tidak dapat diukur dengan pemilu 2009," tutur Hidayat.

"Sepanjang orde baru Golkar yang dominan, namun yang memerintah sampai sekarang adalah PPP, Putra Putri Presiden," candanya.

Dalam kesempatan ini Hidayat mengingatkan petinggi partai Islam yang mulai melupakan syariat Islam. Menurutnya para penguasa yang berangkat dari parpol Islam sudah menutup matanya.

Image via Wikipedia

"Apapun manuver Anda, dimanapun partai anda berada, jangan pernah melupakan umat, untuk bangkitnya politik islam di waktu-waktu yang akan datang," tutur Hidayat.

Menurut Hidayat, pemilu depan adalah saat yang tepat untuk kebangkitan partai Islam, karena perpecahan mulai menghantui partai besar.

"Banyak partai besar mulai pecah, kita jangan menjustifikasi sekarang kita kalah," pungkasnya.

( van / ken )

:+:ROAD TO RI-1 2009:+:

08 May, 2009

Wacana Rakernas Ulang Dinilai Langgar AD/ART PAN

Adik Prabowo Bantah Beri SB Uang Jutaan Dolar

Nasib Prabowo Sudah Tamat

Dukung SB, 20 Orang Demo di Kantor PAN

Pendukung Soetrisno Bachir akan Gelar Rakernas Tandingan

Menimbang Peluang Hatta Radjasa

Arbi Sanit : PAN Gabung Demokrat Belum Tentu Menang

Tolak Hatta, Kader PAN Probolinggo Cap Jempol Darah

Ketua DPR Pesimistis KPU Mampu Umumkan Hasil Pemilu 9 Mei

Hatta R adjasaDatang ke Rumah Megawati

07 May, 2009

JK Diminta Mundur dari Wapres

PD Akui Jalin Komunikasi dengan PDIP

Hatta Rajasa Isyaratkan Siap Jadi Cawapres SBY

PD Berharap Mega Segera Bertemu SBY

Boediono Cawapres SBY, Kedaulatan Ekonomi Bangsa Terancam

Konflik PAN berlanjut

Wiranto: Jadi Cawapres Bukan Hal yang Hina

SBY 'Obat' Perpecahan PAN

Dukung Rencana SB Mundur, BM PAN DIY Sujud Syukur

KPU Umumkan Hasil Pemilu 2009 Tepat Waktu

Jika SBY Kalah di Pilpres, Suara Lari ke JK-Wiranto

03 May, 2009

Hidayat Ajak Mahasiswa Pilih Parpol Islam

Labels

Blog Archive

My Blog List

Who the next RI-1 Favorite

Followers

LEAVE YOUR MSG HERE!!

VISITORS

08 May, 2009

07 May, 2009

03 May, 2009

Labels

Blog Archive

My Blog List

Who the next RI-1 Favorite

Followers

LEAVE YOUR MSG HERE!!

Subscribe To

VISITORS