Ketua Demokrat Kaltim Bisa Terjungkal

Rapat pleno terbuka KPU Kaltim kemarin, masih menyisakan penghitungan rekapitulasi suara untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. Pasalnya, kedua daerah ini belum menyelesaikan penghitungan di tingkat PPK dan pleno di KPU kabupaten-kota. KPU Kaltim memutuskan melanjutkan kembali pleno terbuka pada Senin (27/4) di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. 

Agendanya, membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Paser. Dilanjutkan penetapan calon terpilih dengan mekanisme dua tahap. Tahap pertama perolehan kursi parpol dan tahap kedua penetapan caleg terpilih. Hingga malam tadi, Kaltim Post baru berhasil menghimpun data untuk 11 kabupaten-kota. 

Meski PPU sudah diplenokan kemarin, tapi haria ini belum berhasil mendapatkan berkas hasil pleno dari KPU. "Memang belum ada pemberkasan. Pleno kali ini belum sampai tahap perolehan kursi," ucap Andi Sunandar, ketua KPU Kaltim. Namun demikian, dari rekapitulasi ini, perolehan sementara untuk DPR RI tidak banyak perubahan. Justru yang menarik persaingan di internal partai khususnya Partai Demokrat. 

Pasalnya, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Yusran Aspar yang sebelumnya selalu unggul di penghitungan tabulasi KPU Pusat, justru dari penghitungan sementara berada di urutan ketiga, setelah istri mantan Gubernur Kaltim Farida Ardans, dan istri Bupati Kutim Norbaiti bersaing di nomor satu dan dua. 

Farida unggul di peringkat pertama dengan perolehan 28.757 suara disusul Norbaiti dengan 26.633, dan Yusran di peringkat ketiga 18.310 suara. Namun hasil ini kemungkinan bakal berubah jika mantan bupati Penajam Paser Utara ini bisa mendulang suara signifikan di basisnya

Awang Dharma Bhakti : saya siap di periksa

Majelis hakim membeberkan data-data kontrak dan proses penunjukan langsung yang dianggap janggal, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Talisayan-Tanjung Redeb, Kabupaten Berau senilai Rp 33 miliar.

Sidang lanjutan dengan terdakwa Awang Dharma Bakti, mantan Kepala Dinas PU Kimpraswil Kaltim, Kamis (14/5) kemarin, memeriksa dua saksi, yakni Ersani (pimpinan proyek) dan Prijono Demo (Kasubdin PU Kimpraswil Bidang Bina Marga).  

Sidang dipimpin Tumpal Napitupulu SH didampingi hakim anggota Polin Tampubolon SH dan Hendri Tarigan SH sempat dibuat pusing atas jawaban para saksi yang dianggap tidak konsisten dan kurang memahami pertanyaan yang disodorkan majelis hakim.

Misalnya, Ketua Majelis Hakim Tumpal Napitupulu berkali-kali mempertanyakan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) proyek jalan Talisayan-Tanjung Redeb yang dilakukan penunjukan langsung ditandatangani Gubernur, Kepala Dinas Kimpraswil dan Pimpinan Proyek.

Dalam surat perintah kerja (SPK) proyek tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2002, sedang surat perintah kerja sementara (SPKS) dikeluarkan tanggal 24 April. Lebih janggal lagi, surat pengumuman penunjukkan langsung baru dikeluarkan tanggal 7 Mei 2002.

Ersani mengaku, tidak mengetahui adanya SPKS yang ditandatangani Awang Darma Bakti (ADB) selaku Kepala Dinas Kimpraswil sebagai penanggungjawab proyek tersebut. "Saya tidak tahu itu. Tidak pernah terima. Tahunya itu ada SPKS waktu saya diperiksa di Polda," jawab Ersani, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kamis (14/5).
Bahkan, Ersani mengaku, ada empat poin pertanyaan dalam berkas penyidikan Polda Kaltim ia cabut. Alasannya, tidak pernah ada pertanyaan itu. Mendengar pernyataan itu, Ketua majelis hakim Tumpal Napitupulu meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Abdoelah Noer Deny SH dan Eko Nugroho untuk menghadirkan penyidik dari Polda Kaltim yakni AKP Aji Sutrisno. "Saya minta penuntut umum menghadirkan penyidik Polda untuk dikonfrontir terkait keterangan di BAP," pinta Tumpal.

Tumpal kembali mempertanyakan kepada Ersani pada bulan April 2002 setelah ada SPKS itu, apakah ada pengerjaan di lokasi proyek itu? Sementara, lanjut Tumpal, pengumuman penunjukan langsung masih dalam proses.

Menjawab pertanyaan itu, Ersani mengatakan, pengerjaan proyek berdasarkan kontrak induk pada tanggal 8 Mei 2002. Namun, setelah beberapakali diberi penjelasan, Ersani menjawab, sejak dikeluarkan SPKS tanggal 24 April 2002 tidak ada pengerjaan.

"Tidak ada pengerjaan. Memang saya melihat ke lokasi bersama tiga kontraktor (antara lain PT Multi Puri Sejahtera). Itu atas permintaan kontraktor dan saya pakai biaya pribadi. Disana sekitar satu minggu," aku Ersani.

Sementara itu, Kepala Sud Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Prijono Demo juga dicecar majelis hakim yang mempertanyakan alasan mengajukan permohonan penunjukkan langsung. Prijono mengatakan, berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 2002 diperbolehkan.

Selain itu, Prijono juga ditanyakan atas usulan siapa mengusulkan penunjukkan langsung (PL) dan atas permintaan siapa gubernur menyetujui. "Dasarnya itu ada dalam Keppres Nomor 12. Kami mengajukan usulan ke gubernur untuk PL. Itu kebijakan gubernur, untuk menyetujui apabila dikerjakan penunjukan langsung," kata Prijono.(bud)

Tak Ada Tekanan dari Awang

Image via Wikipedia

PENASIHAT hukum terdakwa Awang Darma Bakti (ADB) Hamzah SH dan Arjunawan SH tidak mau tinggal diam, melihat saksi-saksi dari pihak terdakwa itu dicecar oleh majelis hakim. Saat majelis hakim memberikan kesempatan kepada Hamzah untuk bertanya kepada saksi, ia mempertanyakan proses pengajuan dan birokrasi penunjukkan langsung.

Hamzah secara tegas mempertanyakan, apakah saudara saksi ada tekanan atau intervensi saat memproses kontrak proyek tersebut. "Apakah saudara ditekan terdakwa dan gubernur? Saudara ada komunikasi sebelum membuat kontrak itu," tanya Hamzah, dalam sidang kemarin.

Menjawab pertanyaan Hamzah, Ersani mengataka secara tegas pada saat proses kontrak proyek tidak pernah ada intervensi atau tekanan. "Tidak ada tekanan," katanya singkat.

Begitu juga, Hamzah kembali mempertanyakan kepada Prijono Demo terkait usulan penunjukkan langsung (PL) yang berhubungan dengan kliennya. Prijono mengatakan juga tidak ada tekanan. "Tidak ada, karena itu menjadi kebijakan," ujarnya.(bud)

Gerbong Mega-Bowo Makin Panjang

Sebanyak tujuh partai gurem menyatakan diri bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra, yang mengusung Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sebagai capres-cawapres. Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menyebutkan, tujuh partai yang menyatakan diri bergabung di koalisi, diantaranya, Partai Merdeka, PKNU, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, dan PNI Marhaenisme.

"Sudah ada tujuh partai lagi yang menyatakan bergabung bersama kami untuk berjuang bersama," kata Pramono, sesuai mendampingi pasangan Mega-Bowo mendaftar ke KPU, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5).

Ketua Umum Partai Buruh Mochtar Pakpahan dan Ketua Umum Pakar Pangan M Yasin tampak mengikuti rombongan mendaftar ke KPU. M Yasin, yang merupakan pentolan tim sukses SBY-JK pada pilpres 2004, mengatakan, partainya baru memutuskan bergabung malam tadi. Ia membantah, dukungannya kepada Mega-Bowo karena kecewa dengan SBY.

"Kita enggak bicara kecewa (atau) enggak kecewa. Yang jelas, dulu saya enggak punya partai, sekarang saya punya partai. Biarpun tidak lolos parliamentary threshold, harus ada sikap. Diam atau mendukung. Saya akhirnya tadi malam menentukan Pakar Pangan mendukung Mega-Prabowo," ungkap Yasin di KPU.

Alasan bergabung, menurutnya, PDI Perjuangan dan Gerindra memiliki visi misi yang sama dengan partainya, yaitu mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan.

SB Akhirnya Teken Berkas Koalisi Demokrat

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, sudah menandatangani berkas koalisi dengan Partai Demokrat, Sabtu ( 16/5 ) malam ini.

Dengan ditandatanganinya berkas ini, maka PAN memastikan berkoalisi dengan partai pengusung capres Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2009.

Kepastian ditandatanganinya berkas koalisi, diutarakan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, malam ini.

"Ketum PAN SB sudah tanda tangan berkas dukungan untuk mengusung pasangan SBY-Boediono, malam ini. Berkas saya bawa langsung dan dengan cepat diteken SB. Tuntas sudah dukungan PAN kepada SBY-Boediono," demikian Anas.

Saat ditanya, dimana pertemuan digelar, Anas mengatakan, di suatu tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Koalisi PAN-Demokrat memang sempat dirundung ketidakpastian setelah ada riak-riak perpecahan, saat dua tokoh partai, Soetrisno Bachir dan Ketua MPP Amien Rais memiliki preferensi koalisi yang berbeda.

Pada 2 Mei lalu, Rakernas PAN memutuskan berkoalisi dengan Demokrat. Namun, keputusan diambil tanpa kehadiran SB. Sebaliknya, SB saat itu dikabarkan lebih condong berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Probosutedjo: Rindu Soeharto, Pilih Prabowo

 “Kalau mau, pilihlah Prabowo, biar kenangan yang dulu terulang lagi,” kata Probosutedjo.

Probosutedjo, adik mantan Presiden Soeharto, mengajak rakyat Dusun Kemusuk, Bantul, memilih Prabowo Subianto dan partainya, Gerakan Indonesia Raya, dalam Pemilu. Jika rakyat menginginkan kesejahteraan seperti di masa Orde Baru, pilihlah Prabowo.
Probo mengungkapkan itu ketika berpidato di depan balai desa tempat kelahirannya itu. Probo bercerita tentang kemakmuran yang dialami Kemusuk di zaman Soeharto berkuasa. “Mau terulang lagi nggak?” tanya Probo kepada penduduk, Jumat 6 Maret 2009.

“Ya, mau,” jawab mereka beramai-ramai. “Kalau mau, pilihlah Prabowo, biar kenangan yang dulu terulang lagi,” kata Probo yang pernah dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung itu.
Penduduk di dusun kelahiran Soeharto dan Probo ini berkumpul setelah mengikuti serangkaian kegiatan Partai Gerindra. Gerindra antara lain melakukan sunatan massal gratis pada anak-anak.
Dalam kesempatan itu pula, Prabowo yang merupakan Ketua Dewan Pembina Gerindra meminta rakyat memilih partainya. “Saya mengajak kepada Bapak-Ibu jangan lupa tanggal 9 April kita beramai-ramai melakukan pemilihan umum dan jika ingin sejahtera maka pilihlah nomor 5,” kata Prabowo dengan lantang.