detikcom : TPF Panggil Susno, Anggodo, Antasari, Ritonga, Wisnu dan Ari Hari Kamis

title : TPF Panggil Susno, Anggodo, Antasari, Ritonga, Wisnu dan Ari Hari Kamis
summary : Hari Kamis (5/11/2009)� menjadi hari yang sibuk bagi TPF. Sebab tim bentukan Presiden SBY ini akan memanggil banyak nama yang diduga terkait dengan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. (read more)

Dino Pati Djalal : Pencatutan Nama Presiden Akan Ada Tindakan Hukum

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menindak secara hukum bila benar terjadi pencatutan namanya dalam kasus rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari pencemaran nama baik kepala negara. "Tentu saja akan ada tindakan hukum. Pencemaran nama baik presiden adalah suatu hal yang serius," tukas juru bicara kepresidenan, Dino Patti Djalal kepada wartawan di kantor presiden, Selasa (3/11).

Dino melanjutkan Presiden mendukung pengusutan tuntas atas kasus itu. Presiden pun menyambut baik langkah makamah konstitusi (MK) untuk membuka rekaman itu ke publik. "Presiden sedari awal sambut baik langkah ke MK itu. Kasus ini harus diusut tuntas sehingga bisa diketahui siapa yang mencatut," katanya. "Beliau mau kasusnya itu diusut tuntas dan bisa dijelaskan kenapa sedemikian mudah catut nama presiden."

Presiden mengaku kecewa dan terganggu soal istilah 'Cicak dan Buaya'. Padahal, kata Dino, Presiden ingin semua lembaga negara saling menjaga wibawa dan hubungan baik. "Presiden memang kecewa dan terganggu dengan istilah 'Cicak vs Buaya'. Beliau mau semua lembaga negara saling menjaga wibawa dan hubungan baik dengan lembaga lain. Terus berkerja sambil menjaga hubungan profesional," katanya.

EKO ARI WIBOWO/TEMPO Interaktif

detikcom : Susno Dinonaktifkan, Dikdik Plt Kabareskrim

title : Susno Dinonaktifkan, Dikdik Plt Kabareskrim
summary : Kabar pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji semakin santer. Disebut-sebut nama baru sudah dikantungi tapi masih disimpan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). (read more)

Susno Duadji Dikabarkan Non Aktif Malam Ini

Komisaris Jenderal Susno Duadji, Senin (2/11) malam ini, resmi dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Menurut sebuah sumber yang tak mau disebutkan namanya di Mabes Polri, pelaksana tugas Kabareskrim Mabes Polri selanjutnya adalah Wakilnya Inspektur Jenderal Dikdik M Arif Mansur.

"Penentuan Plt (pelaksana tugas) Kabareskrim itu melalui rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan malam ini," ujar sumber tersebut.

Penonaktifan Susno sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri, kata dia, ditujukan untuk mempermudah kerja tim pencari fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyusul kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang tengah kontroversial ditengah masyarakat.

"Kalau tidak terbukti (melakukan kesalahan) maka Susno kembali menjabat," ujar sumber tersebut.

CORNILA DESYANA/TEMPO Interaktif

Pengacara Bibit Anggap Polri Tak Profesional

Kuasa hukum Bibit Samad Rianto, Bambang Wijayanto, menilai Polri tidak profesional. Ketidakprofesionalan tersebut terlihat pada dua hal, yakni pada pembuatan surat perintah penahanan Chandra M. Hamzah dan penetapan Bibid Samad Rianto sebagai tersangka sebelum adanya pemeriksaan.

Dalam kasus surat perintah penahanan Chandra M. Hamzah yang ditujukan ke keluarga misalnya, Bambang melihat di surat tertulis bahwa Chandra ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dalam surat perintah penahanan yang diberikan ke Chandra tertulis bahwa ia ditahan di Rumah tahanan negara, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo.

"Jadi antara surat yang dikirimkan ke keluarga dan surat yang diberikan ke Pak Chandra itu tidak konsisten. Ngomongnya profesionalitas, tapi nulis alamat saja salah," ujarnya pada wartawan, Senin (02/11).

Sedangkan dalam kasus Bibit Samad Rianto, Bambang melihat surat perintah penahanan dan surat perintah penyidikan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yakni 15 September. "Bagaimana mungkin baru diberi surat perintah penyidikan sudah ditetapkan jadi tersangka," kata dia.

Dengan kejadian ini, ia berniat untuk membangun opsi-opsi yang kuat atas ketidakprofesionalan ini. "Saya akan tunjukkan bahwa ini bermasalah karena hal-hal yang teknis seperti ini saja bermasalah," kata dia di depan gerbang Mako Brimob.

TIA HAPSARI /TEMPO Interaktif