Tolak Hatta, Kader PAN Probolinggo Cap Jempol Darah

Sejumlah kader dan fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Probolinggo, Senin, (6/5/2009) melakukan aksi tandatangan dan cap jempol darah. Mereka menolak Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY dalam Pilpres 2009.

Aksi yang digelar di kediaman Ketua DPC PAN Margi Budhiarto di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan ini sebagai bentuk penolakan atas hasil keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) yang diadakan di Yogyakarta tanggal 2 Mei 2009.

Sambil berorasi, puluhan kader yang memenuhi halaman kediaman ketua PAN Kabupaten Probolinggo ini menggelar sepanduk berukuran 1 X 9 meter untuk dibubuhi tanda tangan dan cap jempol darah. Selain itu, spanduk bertuliskan, 'Jangan Khianati SB yang Telah Banyak Berbuat untuk PAN, 'Rakernas Yogya Cacat' dan 'SB Harga Mati'.

Dalam rakernas tersebut memutuskan PAN akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menetapkan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden yang diusulkan mendampingi Susilo Bambang Yudoyono.

"Ini kan salah satu bentuk pengingkaran, karena Pak Amin Berjanji dalam raker itu tidak akan ada keputusan", ungkap Margi berapi-api.

Atas keputusan itu Margi Budiharto menilai, rakernas yang dihadiri oleh 33 DPW tersebut melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Margi, bersama simpatisannya menganggap keputusan rakernas itu tidak perlu didukung sebab tanggal 9 Mei mendatang, PAN akan menggelar rakernas yang sama.

"Kami mempercayakan dan memberikan amanah seluas-luasnya kepada SB. Mau dibawa kemana dan mau berkoalisi dengan partai mana. Saya yakin beliau otaknya jernih dan handal dalam memajukan PAN", pungkasnya

Related articles by Zemanta

• Indonesia's anti-corruption chief arrested (ctv.ca)
• Susilo Bambang Yudhoyono - The 2009 TIME 100 - TIME (time.com)
• Anti-Corruption Chief Linked To Murder (news.sky.com)

Ketua DPR Pesimistis KPU Mampu Umumkan Hasil Pemilu 9 Mei

Lambatnya rekapitulasi manual penghitungan suara Pemiu Legisatif
menimbulkan keraguan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu mengumumkan hasil pemilu tepat waktu pada Sabtu 9 Mei 2009.

"Saya agak meragukan juga apalagi katanya baru 85 persen rekapitulasi
yang selesai," kata Ketua DPR Agung Laksono usai melantik anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Agung berharap KPU mau mengebut proses rekapitulasi yang hanya menyisakan waktu 2 hari ini.

Sebab jika KPU terlambat dan menggeser waktu pengumuman dari jadwal yang telah ditentukan, wakil ketua umum Partai Golkar ini khawatir hal itu akan mengganggu kinerja KPU lainnya, yakni menyiapkan Pilpres yang hanya tinggal 2 bulan lagi.

"Kalau KPU terlambat maka bisa ganggu jadwal lainnya, dan komplikasi
politiknya akan besar kalau ada penggeseran-penggeseran agenda lagi," paparnya.

DPT Pilpres

Image via Wikipedia

Agung juga menyoroti kinerja KPU untuk membereskan soal DPT dalam Pilpres 2009 yang belum optimal. Ia mengharapkan tidak ada lagi komplain dan kekisruhan di masyarakat gara-gara penyusunan DPT tidak beres.

"Sosialisasi terhadap agenda tersebut secara jelas agar masyarakat lebih aware haknya. Saya harap ini menghasilkan DPT yang jauh lebih baik dan seratus persen tidak ada masalah lagi," kata Agung.

Hatta R adjasaDatang ke Rumah Megawati

Komunikasi politik yang ringan-ringan saja. Itulah pengakuan Mensesneg Hatta Rajasa soal isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu 6 Mei kemarin.

"Ya, yang ringan-ringan saja. Saya kira soal bangsa secara keseluruhan," kata Hatta di Kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2009).

Hatta mengatakan tidak punya kompetensi bicara mengenai perpolitikan antara
PDIP dan Partai Demokrat (PD). Kedatangannya ke rumah Mega juga tidak karena diutus khusus oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ditanya apakah kedatangannya ke rumah Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dalam rangka menjembatani pertemuan SBY dengan Mega, Hatta cuma tertawa lebar.

Kalaupun terjadi pembicaraan politik, lanjut pria asal Palembang ini, dia bicara secara makro. Yaitu, bagaimana bangsa Indonesia ke depan.

"Katakanlah dalam satu NKRI, dalam suatu kebersamaan yang besar. Dalam melihat bangsa ini ke depan. Ya hal-hal seperti itu," ujarnya.

Menurut Hatta, tujuannya ke rumah Megawati yang pasti adalah untuk membicarakan status kepemilikan rumah tersebut. Rumah itu, lanjutnya, sudah resmi menjadi milik Megawati.

"Iya itu penting, karena Setneg itu menyangkut seluruh hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga maupun mantan-mantan presiden. Itu Setneg urusannya," jelas Hatta.

"Ke sana pakai mobil apa?" telisik wartawan.

"Ya mobil kantorlah. Pokoknya pembicaraan konteksnya untuk kepentingan bangsa ini," pungkas mantan Menteri Perhubungan ini.

JK Diminta Mundur dari Wapres

Keputusan Jusuf Kalla (JK) untuk nyapres dinilai kian merenggangkan hubungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Imbauan agar JK mundur dari kursi Wakil Presiden pun bermunculan.

Namun, Ketua DPR Agung Laksono menganggap, usulan itu terlalu berlebihan. Menurutnya, JK tidak perlu mundur dari jabatan Wapres.

"Tidak perlu," ujar Ketua DPR Agung Laksono kepada detikcom usai melantik anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, usulan JK mundur dari posisi Wapres terlalu berlebihan. Sebab jika timbul kekhawatiran pencapresan JK akan menggganggu jalannya pemerintahan, seharusnya pula kekhawatiran yang sama dialamatkan kepada SBY.

Dan karena itu JK dinilainya tidak perlu mundur dari posisi wapres. Sebab, jika JK mundur, maka jalannya pemerntahan justru semakin sulit.

"Ya kalau mundur, siapa yang menjalankan pemerintahan?" kata Agung balik bertanya.

Agung menambahkan, tidak ada aturan yang mengharuskan seorang wapres yang menjadi capres harus mundur atau nonaktif dari jabatannya. Yang ada, kata Agung, hanyalah aturan bahwa jika dalam masa kampanye, maka pejabat pemerintahan harus nonaktif sementara. Dan itu pun sudah dipraktekkan saat kampanye pemilu legislatif lalu.

"Jadi ketentuan itu saat kampanye saja," tutupnya.

Related articles by Zemanta

• Indonesia's anti-corruption chief arrested (ctv.ca)
• Anti-Corruption Chief Linked To Murder (news.sky.com)

PD Akui Jalin Komunikasi dengan PDIP

Mendekati waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres, elit Partai Demokrat (PD) dan PDIP diam-diam menjalin komunikasi politik. Tidak tertutup kemungkinan puncaknya pertemuan SBY-JK yang bisa jadi sekaligus menandai bergabungnya PDIP ke dalam koalisi sedang PD bangun.

Demikian jawab Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dikonfirmasi tentang isu rencana pertemuan SBY-Mega. Termasuk komunikasi yang dijalin dua parpol setelah lima tahun terakhir berada dalam posisi berseberangan.

"Bahwa sedang ada komunikasi antara PD dan PDIP adalah benar adanya. Yang jelas PD mendukung kalau ada petemuan antara Pak SBY dan Ibu Mega, pasti banyak faedahnya," kata Anas pada detikcom, Kamis (7/5/2009).

Mantan anggota KPU ini menegaskan, PD menjalankan kebijakan pintu terbuka. Meski lima tahun ini hubungan PD-PDIP penuh gejolak, tapi komunikasi antara tokohnya tidak pernah terputus dan karenanya wajar bila sekarang berlanjut.

"PD tidak memposisikan PDIP sebagai musuh, justru sparing partner untuk pembangunan demokrasi," imbuhnya.

Anas enggan mengungkap apa yang menjadi materi pokok dan target besar dari komunikasi politik sedang berjalan. Politik selalu menyediakan ruang bagi berbagai kemungkinan dan segala kemungkinan bisa terjadi.

"Kita tunggu saja apa hasilnya, yang jelas membuka komunikasi jauh lebih bermakna positif ketimbang putus komunikasi," pungkas dia.